Foto ilustrasi

BIJAK ONLINE (Dharmasraya)-Aswad salah seorang pengusaha kayu membantah adanya dugaan illegal logging di Jorong Lubuk Bulang, Kenagarian Gunung Selasih kabupaten Dharmasraya.

"Apa yang terjadi di lokasi Lubuk Bulang, Kenagarian Gunung selama Ini bukanlah persoalan Illegal Logging seperti yang sering dibicarakan, akan tetapi hanya persoalan batas ulayat antara masyarakat Lubuk Bulang dengan masyarakat Kenagarian Siguntur," kata Aswad kepada Tabloid Bijak.

Menurut Aswad, masalah adanya kericuhan terkait batas ulayat tersebut, persoalan tersebut telah ditangani Pemda Dharmasraya beserta Polres Dharmasraya. "Kini persoalannya masih dalam proses," katanya.

Kemudian, kata Aswad,  karena persoalan tersebut masalah tanah ulayat, maka pihak-pihak yang berkepentingan, seperti ninik mamak dan tokoh masyarakat sudah duduk bersama untuk mencari benang merahnya, dengan tujuan  menyelesaikan persoalannya. 

Sedangkan mengenai pertemuan yang dilakukan, 15 April lalu di Aula Kantor  Walinagari Siguntur yang di hadiri oleh Camat Sitiung, Kapolsek Sitiung, Sekcam Sitiung, Walinagari Siguntur, Sekretaris Walinagari Siguntur, ninik mamak Kenagarian Siguntur, masyarakat dan Kelompok Tani Siguntur tidak menemukan titik temu, disebabkan karena pihak Kenagarian Lubuk Bulang tidak menghadiri pertemuan tersebut. "Jadi,  adanya pemberitaan terkait adanya praktek illegal logging di Lubuk Bulang Kenagaruan Gunung Selasih, itu tidak benar," kata Aswad.

Untuk diketahui, kata Aswad, hutan yang berada di Kenagarian Siguntur merupakan hutan hak Kelompok Tani Mahkota Sembilan yang membuat kebun kelompok. "Dalam pengelolaan hasil hutan yang berasal dari hutan tersebut dimanfaatkan sesuai dengan Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.21/MenLHK-II/ 2015 Tentang Penatausahaan yang berasal dari hutan hak.

Sementara poin-poin penting dalam penataan pengelolaan hasil hutan-hutan tersebut merupakan adanya  bukti kepemilikan atas tanah yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan pasal 2 ayat 2 peraturan tersebut. "Pemanfaatan hasil hutan hak tidak perlu izin penebangan. Dokumen angkutan hasil hutan tersebut adalah Surat Keterangan Asal Usul ( SKAU)," kata Aswad.

Sedangkan untuk menerbitkan SKAU adalah walinagari atau pemilik kayu yang hutan haknya  telah mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan Lestari (SPHL). "Seandainya hasil hutan hak tersebut (kayu,red) dalam hal pengangkutannya tidak memiliki dokumen nota angkutan (SKAU) maka terhadap hasil hutan tersebut  dilakukan pelacakan terhadap kebenaran asal usul kayu tersebut, akan tetapi Sepanjang  hasil hutan tersebut dikenakan sanksi administrasi," tambahnya.

Sementara terhadap hasil hutan Kelompok Tani Mahkota Sembilan Kenagarian Siguntur sudah melakukan penataan hutan sesuai dengan peraturan nomor: P.21/MenLHK-II/ 2015 Tentang Penata Usahaan yang berasal dari hutan hak, yang  sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 /PUU-X/2012 yang  telah dinyatakan hutan adat dan merupakan bagian dari hutan hak, sehingga sesuai dengan keputusan MK tersebut maka hutan adat bukan merupakan hutan negara.

Khusus untuk Sumatera Barat dan Papua,  negara mengakui keberadaan masyarakat adat sebagaimana bunyi  pasal 18 huruf B ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan:"Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepenjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Indonesia, yang diatur dalam undang-undang," ujar Aswad lagi.

Sedangkan tindakan Illegal Logging, lanjut Aswad, merupakan tindakan yang dilakulan di dalam hutan negara, akan tetapi kenyataannya di Sumatera Barat sendiri hutan adat atau hutan alayat sudah diakui sejak dahulu kala. "Sesesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 45/PUU-IX/2012 menyatakan bahwa kawasan hutan negara adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipetahan keberadaannya sebagai hutan tetap, ujarnya.

Sampai hari ini, lanjut Aswad lagi, untuk Provinsi Sumatera Barat  sendiri kawasan hutan belum ada penetapan baru sebatas penunjukan sesuai dengan SK 35/ Menhut-II/2013. "Sedangkan yang disebut Illegal Logging adalah tindakan pengrusakan hutan yang berada di kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah," tuturnya.

Masalah ini, kata Aswad,  kalau pihak manapun mau mengatakan illegal logging di Sumataera Barat kawasan hutan harus ditetapkan dahulu oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat dan perlu penetapan hutan adat (hak ulayat) agar jelas mana hutan negara dan mana hutan hak. "Sehingga tumpah tindih dalam itu," tegasnya.

Adapun terkait kayu, tambah Aswad lagi,  diantaranya, Keputusan mentri yang mengacu kepada keputusan Mahkamah konstitusi nomor 35-PUU/X/2012 tentang masyarakat adat adalah, peraturan bersama mentri dalam negeri RI, mentri Kehutanan, Mentri pekerjaan Umum, dan kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-II/2014 Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan.

Serta Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dan Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. P32/MENLHK-Sekjen/2015 Tentang Hutan Hak, serta Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanhan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu. (Hen)

google+

linkedin