BIJAK ONLINE (Padang)-Gubernur Sumatera Barat, Prof Dr H Irwan Prayitno menyebutkan, Sumbar akan menyusul ke pemerintah pusat satu destinasi wisata untuk dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Saat ini sejumlah kabupaten dan kota telah banyak mengusulkan pada pemerintah provinsi, dan mengaku telah menyediakan lahan dan kemudian akan dibentuk tim yang akan melihat kesiapan lokasi mana yang layak dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus tersebut," kata Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. 

Menurut Irwan Prayitno, Kabupaten  Pesisir Selatan dengan kawasan Mandeh dan sudah disiapkan lahan 400 hektar Bukik Ameh.Kemudian,  Kepulauan Mentawai yang menyiapkan lahan di Siberut 300 hektar. "Ada lagi Harau, Istano Basa Pagaruyung. Semua usulan kita terima, lalu diverifikasi dulu. Benar-benar siap tidak," terangnya.

Sementara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Arief Yahya meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar segera menentukan satu destinasi wisata di wilayahnya yang layak dijadikan sebagai ikon sekaligus menjadi prioritas untuk dikembangkan.

Arief menjelaskan, jika sudah dilakukan penetapan dan diusulkan pada Kemenparekraf, maka pemerintah pusat akan memberikan sejumlah fasilitas untuk mendorong pengembangan wilayah dimaksud.

"Kita sudah tentukan 10 destinasi wisata yang akan kita jadikan Bali baru, yakni destinasi yang dikembangkan untuk mampu menyedot kunjungan wisata yang tinggi seperti Bali. Kalau Sumatera Barat juga ingin, harus dipilih 1 destinasi yang mungkin layak dijadikan ikon atau mungkin disiapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)," ungkap Arief Yahya ketika memberikan arahan dalam rapat koordinasi pengembangan pariwisata Sumatera Barat di Padang, Kamis, 12 Mei 2016. 

Arief memaparkan, 10 destinasi wisata di Indonesia yang direncanakan dikembangkan menjadi Bali baru yakni Tanjung Kelayang, Danau Toba, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, Morotai. Sumatera Barat bisa menyusul, tentunya dengan mempersiapkan syaratnya.

"Fasilitas yang diberikan untuk pengembangan destinasi wisata diantaranya pembangunan infrastruktur hingga pengurangan pajak. Siapkan lahan 400 sampai 500 hektar, kami dari pusat juga akan dorong investor masuk ke situ," jelasnya.

Selanjutnya, sesuai arahan Menparekraf Arief Yahya terkait penetapan positioning sesuai karakter wisatawan yang berkunjung sebelum mengembangkan pariwisata, seluruh pemerintah kabupaten dan kota menyepakati menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi wisata halal, seperti yang telah dilakukan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Aceh. (Humas Sumbar)

google+

linkedin