Ketua DPRD Padang, Erisman menerima nota kesepakatan Kebijakan Umum Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2017 dari Wakil Walikota Padang, Emzalmi disaksikan unsur pimpinan DPRD Padang, Asrizal.

BIJAK ONLINE (PADANG) - DPRD Kota Padang membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rancangan APBD (RAPBD) 2017 terkait telah disampaikannya pengantar nota keuangan RAPBD, Selasa (22/11/2016).

"Dalam rangka pembahasan RAPBD Kota Padang 2017 itu dibentuk tiga Pansus DPRD yakni terkait pembahasan pendapatan dan pembiayaan, pembahasan belanja tidak langsung dan belanja langsung," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kota Padang, Ermanto dalam rapat paripurna pembentukan Pansus pembahasan RAPBD 2017 di Padang.

Ia menyampaikan untuk pembahasan pendapatan dan pembiayaan akan dibahas oleh Pansus I DPRD Kota Padang yang beranggotakan 14 anggota serta koordinator Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra.

Kemudian Pansus II, katanya, dibentuk untuk pembahasan belanja tidak langsung dengan dikoordinatori oleh Wakil Ketua DPRD Padang Muhidi dan sembilan anggota DPRD setempat dalam keanggotaan Pansus.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kota Padang, Ermanto menyampaikan struktur Pansus DPRD Padang terkait pembahasan APBD 2017.

Sementara pembahasan belanja tidak langsung dilaksanakan oleh Pansus III dengan koordinator Wakil Ketua DPRD Kota Padang Asrizal dan beranggotakan 18 anggota. "Secara umum koordinator umum dari pelaksanaan pembahasan RAPBD 2017 oleh Pansus tersebut ialah Ketua DPRD Padang Erisman," ujarnya.

Ermanto menerangkan selain pembahasan RAPBD 2017 tentang hal-hal terkait, ketiga Pansus DPRD Kota Padang tersebut akan melaksanakan dan mengevaluasi hasil rapat kerja dengan pemerintah setempat.

“Pansus itu juga bertanggungjawab menyelesaikan pembahasan dan melaporkan hasil pembahasan kepada pimpinan DPRD Kota Padang,” tegasnya.

Sebelumnya Wakil Walikota Padang, Emzalmi dalam penyampaian pengantar nota keuangan RAPBD Padang 2017 mengatakan secara umum penyusunan anggaran tahun 2017 diarahkan untuk pencapaian visi dan misi mewujudkan Padang sebagai kota pendidikan, perdagangan dan pariwisata yang sejahtera, religius dan berbudaya.

Apalagi, sebutnya, visi dan misi tersebut telah ditetapkan dalam 10 program prioritas pembangunan Kota Padang termasuk di antaranya percepatan pembangunan sarana perdagangan kota dan sentra ekonomi, peningkatan dan pemerataaan mutu pendidikan dan peningkatan infrastruktur perkotaan dan transportasi kota.
Juru bicara Fraksi Amanat Nasional Faisal Nasir menyerahkan pandangan Fraksi PAN tentang Kebijakan Umum Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2017.

Selain itu juga untuk pengembangan industri pariwisata dan kelautan, peningkatan penataan ruang, pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, pembangunan ekonomi berbasis masyarakat serta penataan lingkungan perkotaan yang hijau. "APBD 2017 itu juga untuk peningkatan penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan serta pengalaman agama dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya," tambahnya.

Sebelumnya, Pemko Padang dan DPRD sepakat menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2017. Pendapatan daerah dianggarkan Rp2,083 triliun atau naik Rp82,4 miliar dari APBD-P 2016. Anggaran itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp476,2 miliar, besaran itu turun dari APBD-P 2016 sebesar Rp709,6 miliar. Dana perimbangan Rp1,498 triliun atau naik Rp113,8 miliar dari APBD-P 2016;  Sumber dari  dan lain-lain pendapatan yang sah Rp108,2 miliar atau turun Rp30,7 miliar dari APBD-P 2016.

Anggota DPRD Padang, Masrul, Amril Amin serius mengikuti Sidang Paripurna DPRD Padang tentang penyampaian Kebijakan Umum Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2017 Kota Padang.

Ketua DPRD Padang, Erisman mengatakan ada beberapa perubahan adanya nota kesepakatan itu. Diantaranya, kegiatan strategis kini menjadi skala perioritas harus bisa terakomodir dalam APBD 2017. Karena bertumpu pada program unggulan walikota, disertai dengan pemindahan kewenangan dari Pemko ke Pemprov, seperti pengambilalihan SLTA. Bahkan, kebijakan pusat terkait Dana Alokasi Khusus berakibat minimnya dana perimbangan. Hutang tahun 2016 yang mesti dituntaskan pembayaran tahun 2017. Serta tambahan pengalokasian biaya penyertaan modal dan penyempurnaan kegiatan belanja daerah. (adv)