BIJAK ONLINE (Padang Pariaman)---Bupati Padang Paiaman, Drs. H. Ali Mukhni, di dalam mengambil suatu keputusan sering mengabaikan masukan dan saran dari bawahannya dan dia selalu berdiri pada pendiriannya, akibatnya banyak pelayanan untuk Abdi Sipil Negara (ASN)  yang sedang proses pengajuan perceraian, karena rumah tangga tidak bisa lagi dipertahankan.


“Kami sebagai bawahan telah menjelaskan dan meyakinkan bupati, terhadap proses surat menyurat percerai tersebut, tetapi pak bupati tetap bertahan pada prinsipnya,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Padang Pariaman, Drs. Idarus Salam, diruang bagian pengurusan surat perceraian ASN, Senin, 21 November 2016.

Kini mungkin hampir ratusan Surat Keputusan (SK)  proses perceraiman ASN yang menunggu tanda tangan Bupati Padang Pariaman, Drs. H. Ali Mukhni masih menumpuk di ruangan kerja BA 1 F tersebut. Sehingga untuk menunggu surat proses perceraian itu menunggu tahunan baru bisa turun setelah merengek-rengek dengan membawa bekingan baru dapat tanda tangan sang bupati.      

Menurut Idarus Salam, sebelum keluar SK Bupati sebelum telah dilakukan proses BAP pada Badan Inspektorat dengan memanggil kedua belah pihak yang bertikai, setelah didapat kesimpulan bahwa kedua belah pihak suami isteri tidak bisa berbaik kembali dan mereka sudah ingin berpisah, keluar keputusan inspektorat dan selanjutnya terus ke Badan Kepegawain Daerah (BKD).

Kemudia BKD melakukan pengkajian kembali dan membahasnya serta sampai menyidangkan dengan badan majelis pegawai yang dipimpin oleh Sekda, setelah ini baru SK untuk ditanda tangani Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni. “Tetapi inilah  yang sangat sulit meyakin pimpinan,” tukuk Idarus Salam yang akrab disapa dengan buya itu.

”Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni, sangat takut menanda tangani surat perceraian tersebut, dengan alasan rasa berdosa menceraikan sepasang suami isteri  yang telah mempunyai anak-anak dari hasil hubungan mereka selama membina rumah tangga, “ tukas Idarus Salam.

Salah satu contoh ASN Nelhayati pegawai Puskesmas Padang Sago, mengaku sudah hampir dua tahun mengajukan surat permohonan proses perceraian itu, tapi masih belum juga keluar. Nelhayati yang mempunyai sopir angkot Padang Sago Pariaman itu, telah berpisah ranjang dengan suaminya hampir 3 tahun, disebabkan suaminya itu kawin lagi dengan perempuan janda lain dan kini mereka juga telah dikarunai anak.

Nelhayati yang ditemui secara terpisah di Padang Sago, mengatakan sudah kewalahan dan sudah merasan  bosan berurusan dengan bagian kepagawai Padang Pariaman yang mengurus surat menyurat tersebut. “Saya rasa mau menangis dibagian kepegawaian susahnya berurusan mengenai surat proses perceraian itu,”ujar Nelhayati yang baru berusia di bawah 40 tahun didampingi orang tuanya.
Begitu juga Syafrida guru SD di Aur Malintang, juga mengaku mempunyai pengalaman yang sama, “Kok ado laki-laki buruak gai, tapi baa awak kamenikah, surat cerai belum ada,” ujar Syafrida.

Suarni SH pensiunan Pegawai Pengadilan Agama Pariaman, ketika diminta komentarnya mengatakan, surat izin dari atasan langsung yang ditanda tangani bupati hanya salah satu persyaratan untuk mengajukan sidang di Pengadilan Agama, artinya kalau tidak ada izin atasan karena pegawai sidang tidak bisa dilanjutkan.

“Jadi  Pengadilan Agama akan menyidangkan dulu dengan majelisnya, dan akan melakukan pemanggilan lagi kepada dua belah pihak suami isteri yang ingin berpisah atau bercerai,” tutur Suarni mengakhiri. (amir)

google+

linkedin