Rombongan Komisi III DPRD Pakanbaru yang dipimpim Ketuanya, Nofrizal, berfhoto bersama dengan Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang juga anggota DPRD Kabupaten Solok,  Hendri Dunant, Jum’at, 3 Maret 2017.

BIJAK ONLINE (SOLOK)-Komisi III DPRD Kota Pakanbaru, Provinsi Riau, hari Jum’at mengunjungi DPRD Kabupaten Solok, untuk tukar informasi masalah Perda Tentang Perempuan dan anak. Di Kabupaten Solok, rombongan Komisi III DPRD Pakanbaru diterima oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang juga anggota DPRD Kabupaten Solok,  Hendri Dunant dan Kabag Hukum dan Persidangan DPRD Kabupaten Solok, Aznul Hakim serta Kasubag Hukum da Perundang- Rombongan, Ramli. Komisi III DPRD Pakanbaru, dipimpim oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Pakanbaru, Nofrizal, MM. 

Anggota DPRD Kabupaten Solok Hendry Dunant, S.Sos, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada koleganya dari Pakanbaru  di DPRD Kabupaten Solok serta ucapan terima kasih atas keinginan DPRD Kota Pekanbaru untuk belajar ke Kabupaten Solok tentang Perda Perlindungan anak dan perempuan, Hendri Dunant juga menyampaikan atas ketidakhadiran unsur pimpinan DPRD dikarenakan ada agenda lain dari pimpinan DPRD.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Nofrizal, MM, dalam sambutannyamenyampaikan maksud dan tujuannya datang ke Solok yakni untuk berkonsultasi selingkup Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.  Dijelaskan Nofrizal, pihak Komisi III DPRD Kota Pekanbaru saat ini tengah mendalami kajian tentang Peraturan Daerah tentang Perlindungan Permpuan dan anak. 

“Jadi kami ingin mengetahui,  upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Solok untuk dalam rangka membuat Perlindungan perempuan dan anak ?,” tanya Nofrizal. Selain itu, pihak DPRD Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa maraknya kasus kekerasan pada perempuan dan anak menjadi salah satu problem yang harus diselesaikan secara komprehensif, salah satu realita yang terjadi di Kota Pekanbaru yaitu maraknya eksploitasi anak dibawah umur oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dengan beberapa kejadian yang ada para anak-anak tersebut dijadikan alat penghasil uang dengan menjadikan mereka pengamen dan pengemis, dalam hal ini apa upaya kabupaten Solok untuk mengatasi hal ini?.

Sementara Hendry Dunant, S.Sos menjelaskan bahwa Kabupaten Solok sudah lama berupaya dengan gencar untuk melakukan perlindungan Perempuan dan anak, karena perlindungan yang didapat masyarakat merupakan suatu hak azazi yang harus dimiliki masing-masing individu selaku warga negara Indonesia untuk memiliki rasa aman dan tentram sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. 

“Untuk itu Pemerintah Kabupaten Solok dari Tahun 2008 sudah berupaya membuat Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Solok Nomor 426-526-2008,” jelas Hendri Dunant. 

Ditambahkannya, setelah Surat Keputusan itu diterbitkan maka pada tahun 2012 Kabupaten Solok sudah memiliki Forum P2TP2A  di 14 Kecamatan sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Solok terus melakukan monitoring terhadap P2TP2A guna menjamin keselamatan Perempuan dan Anak agar jangan terjadi kasus-kasus seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan, pelecehan seksual dll, juga untuk menghindari kekerasan terhadap anak, Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur pemanfaatan anak untuk bisnis narkoba dan lain sebagainya.

Sementara untuk menghindari anak terlibat dari budaya kekerasan dengan memaksa bekerja, pemerintah Kabupaten Solok menurut Hendri Dunant,, karena kultur budaya dan kekerabatan di Kabupaten Solok masih terjaga dengan kuat sehingga norma-norma sosial dan budaya tetap menjadi acuan tertinggi ditengah-tengah masyarakat, nilai-nilai sosial yang tertanam didalam keseharian masyarakat Kabupaten Solok membuat masyarakat akan saling peduli dan saling melindungi satu sama lain sehingga kasus-kasus seperti eksploitasi anak sampai saat ini belum menjadi suatu masalah yang muncul ditengah-tengah masyarakatnya.

Diakhir pertemuan, Komisi III DPRD Kota Pekanbaru menyampaikan ucapan terimakasih kepada pemerintah Kabupaten Solok dan DPRDnya, karena telah menyambut kedatangan mereka dengan keramah tamahan. “Mudah-mudahan apa yang  kami dapat dari Solok, akan menjadi masukan nantinya dalam merumuskan Peraturan daerah tentang Perlindungan Perempuan dan anak di Pakanbaru,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Nofrizal, MM (wandy)

google+

linkedin