BIJAK ONLINE (Kota Pariaman) --- Wali kota Pariaman, Drs. H.  Mukhlis Rahman, MM sampaikan pendapat terkait tiga Ranperda tentang Bantuan Hukum, Ranperda tentang Pengelolaan Zakat dan Ranperda Kawasan Bebas Rokok dalam rapat pleno DPRD Kota Pariaman di Aula DPRD Kota Pariaman, Selasa (4/4/2017).

Mukhlis Rahman menuturkan mengapresiasi tiga Raperda Inisiatif DPRD Kota Pariaman ini, karena hal ini mempunyai nilai kontribusi yang tinggi dalam upaya mendukung Pemkot Pariaman dan Peraturan Wali Kota Pariaman terhadap tatanan birokrasi pemerintahan.

“Seperti halnya  ketiga Ranperda yang akan di Perdakan, harus dijelaskan dengan rinci kategori masyarakat mana saja yang akan dibantu menurut hukum, jangan sampai tejadi hal-hal yang menjadi bumerang kita nantinya dalam penegakkan Perda, termasuk mengenai sanksi tindakan tegas tanpa pandang bulu,” kata  Mukhlis.

Dikatakan, khusus Ranperda kawasan bebas rokok yang mestinya dimulai dari ASN dan lingkungan perkantoran di Kota Pariaman, dimana sebelumnya Pemkot Pariaman juga telah mengeluarkan himbauan melalui Perwako nomor 34 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok.

“Ditambah lagi terkait kesiapan, khususnya yang perokok dalam menerima sanksi yang dinyatakan dalam Ranperda,” tutup Mukhlis.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyudin didampingi Wakil Ketua, Ir. Syafinal Akbar dan Jhon Edwar, juga dihadiri Sekdako Pariaman Indra Sakti, Asisten II Sukardi Anggota DPRD Kota Pariaman, Kepala OPD, Kepala Kantor/Badan/Bidang/Bagian Pemkot Pariaman, Camat se-Kota Pariaman, Kepala Sekolah, Kepala Desa se-Kota Pariaman.(p/amir)

google+

linkedin