BIJAK ONLINE (Padang)-Novel Baswedan, penyidik senior KPK, kembali mendapatkan teror, selesai menunaikan sholat subuh, ia disiram menggunakan air keras oleh pengendara sepeda motor yang diduga telah membuntutinya. Air keras itu mengenai wajah Novel. Teror ini bukanlah yang pertama, melainkan peristiwa berulang yang dialami oleh Novel, mulai dari intimidasi, tabrak lari, kriminalisasi, hingga kejadian hari ini.

Penyiraman air keras terhadap novel Baswedan merupakan perbuatan “teror terhadap KPK” yang gencar memberantas korupsi, dan harus dipandang sebagai rentetan upaya pelemahan terhadap KPK.

Untuk itu, pihak kepolisian harus memprioritaskan penanganan kasus ini, hingga pelakunya dapat segera diketahui dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pimpinan KPK harus mengambil langkah-langkah strategis, terutama memberikan pengamanan yang ekstra terhadap penyidik dan penuntut umum KPK yang rentan mendapatkan teror serupa, sehingga kasus yang dialami oleh Novel tidak kembali berulang. Menyerukan kepada Masyarakat Indonesia untuk bersatu melawan segala bentuk teror, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

Presiden Joko Widodo harus bertindak. Bagaimanapun Novel adalah aparat negara dan keamanan negara secara konstitusional berada di bawah komando Presiden.

Sebagaimana publik ketahui, sebelum terjadi kasus penyiraman terhadap Novel Baswedan, ia merupakan penyidik utama dalam kasus dugaan korupsi E-KTP yang menyeret banyak nama-nama besar, baik di eksekutif maupun di legislatif. Pada saat sidang kasus dugaan korupsi E-KTP, salah seorang saksi, bernama Miryam S Haryani (mantan anggota Komisi II DPR) ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan dugaan telah memberikan keterangan palsu. 

Tindakan teror terhadap Novel tentu berkaitan dengan kasus-kasus yang sedang ditanganinya di KPK. Jika terbukti, perbuatan teror tersebut adalah bagian dari upaya tindak pidana menghalang-halangi proses hukum (obstruction of justice) dalam pemberantasan korupsi yang diatur Pasal 21 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) mengutuk upaya-upaya meneror KPK dan para pegawainya dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama melindungi KPK. 

Padang, 11 April 2017
Hormat Kami,
PUSaKO FH UA
Narahubung: Feri Amsari 085363275513

google+

linkedin