BIJAKONLINE (LIMAPULUH KOTA)----Bupati kabupaten Limapuluh Kota Irfendi Arbi, mengatakan, peran pemerintah daerah (Pemda) sangat penting dalam pengendalian inflansi. Pentingnya peran Pemda dalam pengendalian inflansi ini diantaranya dengan regulasi yang menjadi kewenangan pemerintah untuk menaikkan PAD. Jika tidak atau kurang bisa memicu inflansi.

“Untuk itu, guna meredam gejolak harga komuditas jelang bulan suci Ramadhan, tentunya Tim Pegendalian Inflansi Daerah (TPID) Kabupaten Limapuluh Kota, bersiap melakukan berbagai langkah antisipatif pengendalian inflansi tersebut, “ujar Irfendi Arbi kepada wartawan di kantor Bupati Sarilamak, kemarin.

Kiat untuk mensukseskan TPID tersebut, Pemda sudah merangkum pihak terkait, bersama Kepala Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Puji Atmoko, Kepala Perwakilan Pertamina Sumbar, Chairul Anwar, Dandim 0306/50 Kota, Heri Sumitro, Kapolres Haris Hadis, manager PLN Area Payakumbuh, Bulog, Sub divre Bukittinggi, Sultani, Badan Pusat Statistik (BPS), Heri beserta Camat se Kabupaten Limapuluh Kota dan undangan lainnya di aula kantor Bupati, Bukik Limau Sarilamak, baru-baru ini.

Dikatakannya, Kabupaten Limapuluh Kota bukan merupakan produsen padi dan cabai yang utama di Provinsi Sumbar. Tetapi memiliki pangsa produksi yang cukup besar yakni mencapai 9% padi dan 7 % cabai. Menurutnya, paca bencana melanda berdampak pada peningkatan harga komuditas dan terjadi penurunan PDRB lapangan usaha.

Sebetulnya, ada 3 hal strategis yang patut menjadi bahan perhatian Tim TPID. Ketiga hal itu, yakni mempersiapkan rencana aksi menghadapi ancaman kenaikan harga pangan. "Berbagai langkah antispasi perlu segera disusun khususnya terkait penanganan masalah pasokan dan arus distribusi barang. Peningkatan produksi pangan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi menjadi isu penting ditengah faktor kondisi cuaca ektrim dan semakin sulit dipredisi," tambah bupati.

Perlunya meningkatkan kordinasi lintas kelembagaan sebagai salah satu prasyarat yang diperlukan untuk mendukung efektivitas berbagai kebijakan stabilitas harga. "Dalam kegiatan ini, kita perlu merumuskan strategi yang tepat untuk lebih mendorong penguatan hubungan kelembagaan yang bersifat startegis dan efektif,"ungkapnya.

Ketiga, perlunya perumusan srtategi kebijakan yang berdimensi jangka menengah panjang untuk membenahi organisasi industri dan struktur pasar, termasuk tataniaga, khusunya komoditas pangan serta mengakslerasi upaya peningkatan kapasitas perekonomian.

Agar fungsinya lebih nyata, TPID diharapkan tidak lagi cukup hanya sebagai wadah pertukaran informasi, namun perlu diarahkan untuk mempertajam  implementasi untuk berbagai program kerja yang difokuskan pada peningkatan sisi pasokan, terutama komuditas pangan, melalui perbaikan produksi, distribusi, organisasi industri, dan struktur pasar, termasuk pengaturan tata niaga.

“Selanjutnya, Tim TPID segera menyiapkan langkah dan rencana aksi untuk mengatasi lonjakan harga selama bulan ramdhan dan idul fitri, meningkatkan kordinasi dengan stackholder, menyiapkan rumusan strategi kebijakan untuk mengantispasi inflansi di Kabupaten Limapuluh Kota, “harap bupati Irfendi Arbi.

Sementara itu, kepala Bagian Perekonomian Setdakab Lima Puluh Kota Voni Wijayanti, menyebutkan, pelaksanaan rapat TPID yang digagas bagian Perekonomian, seluruh peserta telah menyepakati beberapa langkah strategis untuk mengendalikan inflasi selama bulan puasa.

Menyambung apa yang disampaikan bapak bupati, selama  bulan ramadhan agar dilakukan pemantauan harga bahan pangan serta ketersediaannya secara berkala ke pasar-pasar tradisional untuk menjaga stabilitas harga.

“Kemudian TPID melakukan kegiatan operasi pasar dan pasar murah, berkoordinasi dengan Kepolisian dan TNI untuk mencegah upaya penimbunan bahan pangan, mempermudah akses transportasi angkutan kebutuhan bahan pokok ke pusat pusat distribusi, “tambah Voni. (Nur Akmal)