BIJAK ONLINE (PAYAKUMBUH)---Metode pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada) di Indonesia, secara umum menjadi contoh oleh banyak negara, dengan penduduk yang sedemikian besar, Indonesia mampu melangsungkan pemilihan langsung dengan baik.

Hal tersebut disampaikan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh, Muhammad Khadafi, saat membuka secara resmi Gelaran Panel Diskusi Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, yang dilakaanakan di aula Balai Inseminasi Buatan (BIB), kelurahan Ibuh, Payakumbuh Barat, Kamis (11/5).

Evaluasi ini menampilkan paparan evaluasi dari Walikota Payakumbuh yang diwakili Kepala Kesbangpol, Sovita Yenuris, SH, wakil ketua DPRD Payakumbuh, Wilman Singkuan, lalu paparan Polresta Payakumbuh yang disampaikan Wakapolres Kompol Eddisra, S.Sos, selanjutnya diakhiri perwakilan dari KPU Propinsi Sumbar, Mufti Sardi dan perwakilan Polresta Payakumbuh.

Peserta ini terdiri atas unsur perwakilan dari 10 partai yang ada di Payakumbuh, termasuk para tokoh masyarakat, Banwaslu Payakumbuh pun ikut mengevaluasi pelaksanaan Pilkada beberapa waktu lalu yang sukses digelar. 

Selaku Ketua KPU Payakumbuh, M. Khadafi, memaparkan agar peserta dapat berperan aktif memberikan masukan dan evaluasi, karena hasil evaluasi ini akan dibawa ke KPU RI untuk dijadikan perbaikan pelaksanaan pemilihan legislatif atau pemilihan kepala daerah yang akan datang.

Secara ringkas, Khadafi mengilustrasikan terkait evaluasi ini, “contohnya atas kegiatan kampanye yang lalu, pemilihan tahun 2015 lalu dirasakan semaraknya pesta demokrasi kurang meriah, salah satu faktornya karena alat-alat peraga hanya disediakan oleh penyelenggaran saja (KPU), hasil evaluasi tersebut merubah kebijakan dimana pada tahun 2017 diperbaiki, bahwa alat peraga kampanye selain disediakan oleh KPU, peserta atau kontestan juga diperbolehkan menyiapkan alat peraga kampanye. 

Dampak perubahan ini juga dirasakan semakin semaraknya pesta demokrasi di daerah dan nilai positifnya sebuah pesta rakyat pun dirasakan. Namun tetap juga memunculkan permasalahan dengan kebijakan tersebut, seperti tumpukan sampah alat peraga pasca kampanye juga semakin banyak. "inilah perlunya evaluasi tersebut, mari kita sama-sama evaluasi untuk hal yang terbaik kedepannya dalam penyelenggaraan pemilu, ”harap Khadafi. 

Sementara itu, Wakapolres kota Payakumbuh Kompol Eddisra, mengatakan, “sangat disayangkan karena masih adanya konvoi-konvoi kendaraan dalam kampanye, potensi mempengaruhi pemilih dengan kelompok-kelompok yang memakai atribut paslon di lokasi pemilihan cukup mengganggu, ini harus diperhatikan oleh penyelenggara (KPU).

Selanjutnya kepada Panwaslu diharapkan untuk lebih proaktif dalam mengawasi jalannya proses pemilihan yang lalu. Namun disisi lain, secara keseluruhan Polresta memandang bahwa proses pilkada Payakumbuh sudah berlangsung dengan baik, ”sebutnya. 

Wilman Singkuan, dari DPRD Payakumbuh secara spesifik menyoroti tentang kampanye dialogis, “kedepannya agar kampanye dialogis juga dikoordinasikan oleh penyelenggara (KPU) bukan datang dari ide Paslon saja. Selanjutnya, masa kampanye pilkada yang kemaren dirasakan terlalu lama, serta kiranya perlu dilakukan uji kompetensi oleh Penyelenggaran dengan baik dan terukur, ”sebut Wilman. 

Mufti Sardi, dari KPU Propinsi, dalam evaluasi ini lebih memberikan catatan terkait ketersediaan anggaran, masalah ini cenderung sulit untuk mendapatkan kesepakatan antara KPU dengan Pemerintah Daerah, selanjutnya juga terkait masalah pembentukan badan ad-hoc, masalah pemutakhiran data pemilih, serta persoalan tingkat partisipasi masyarakat. 

Kepada KPU, Jangan takut untuk membuka kesalahan-kesalahan interospeksi diri dalam penyelenggaraan pilkada atau pileg ini, paling tidak inilah yang akan jadi bahan kajian akademis untuk perbaikan penyelenggaraan yang akan datang, ”tegas Mufti. (Nur Akmal)
Percakapan Obrolan Berakhir