BIJAK ONLINE (Padang)-Penasehat hukum Riki Edwin SH atas nama lembaganya Lawyers dan Consultant hukum Law Sip Firm memberikan batas waktu kepada Walikota Padang untuk menyesaikan masalah klienya Nanda Telambenua, yang sudah lebih kurang lima bulan terusik alias menderita bathin, akibat jalan masuk ke rumahnya dipagar oleh tetangganya.

"Saya memang telah menyurati pak walikota dengan batas waktu sepuluh hari jam kerja untuk menyelesaikan masalah Nanda," kata Riki Edwin SH ketika dihubungi melalui selulernya, Rabu, 7 Juni 2017.

Menurut Riki Edwin, dirinya juga telah menghubungi Kepala Satpol PP Padang, dan PU PR. "Jawaban kedua pejabat ini kurang memuaskan dan terkesan melempar tanggungjawab," kata pengacara yang pernah bergabung dengan Miko Kamal.


Kemudian, kata Riki Edwin, dirinya Kamis, 8 Juni 2017 akan menemui Kabag Hukum Pemko Padang untuk berkonsultasi. "Kalau pak walikota berkenan bertemu, saya juga akan berbicara dengan pak wali," katanya.

Sebagai orang hukum, kata Riki lagi, dirinya juga telah berupaya berkomunikasi dengan petinggi olahraga di Sumbar. Tujuannya, agar petinggi olahraga ikut mendukung dan menolong nasib Nanda. Alasannya, karena Nanda tak hanya atlet angkat berat juara dunia, tapi juga masih berprofesi sebagai pelatih. "Jadi saya hanya minta kepeduliannya mereka itu," ujarnya.

Sementara pihak Sovia dan penasehat hukumnya, sampai berita ini ditayangkan belum berhasil diklarifikasi dan dikomfirmasi. 

Sementara Walikota Padang, Mahyeldi Ansyarullah, ketika dihubungi melalui selulernya menyebutkan, surat masalah penyelesaian persoalan Nanda Talembanua telah diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk menyelesaikan permamalsahan tersebut. "Sebagai walikota, saya tentu harus menyelesaikan persoalan si Nanda sesuai aturan hukum yang berlaku," kata dewan syuro PKS ini.

Sedangkan Kasatpol PP Padang, Dian Fakri menegaskan, pada prinsipnya dirinya berkeinginan untuk menyelesaikan asalah si Nanda. "Saya ada dua opsi untuk menyelesaikan masalah si Nanda tu. Yang pertama, jika ada surat dari TRTB akan kita bongkar panggar tersebut. Yang kedua, ada dinding rumah di belakang si Nanda itu merupakan fasum dan saya maunya bangunan itu dibongkar dulu," katanya melalui selulernya.

Kenapa harus membongkar bangunan tersebut? kata Dian Fakri, karena dirinya telah ada pembicaraan dengan penasehat hukum Sovia. "Jika bangunan di belakang rumah si Nanda itu dibongkar, maka akses jalan unum terbuka dan kesannya kita tak hanya membantu si Nanda pribadi, tapi juga masyarakat umum," tambah mantan Kepala TRTB ini.


Berdasarkan data Tabloid Bijak, surat batas waktu 10 hari yang dikirimkan Sip Law Firm tak hanya ditujukan kepada Walikota Padang, tetapi juga dialamatkan kepada Kepala Satpol PP Kota Padang, Camat Padang Barat dan Lurah Kampung Pondok. Surat yang ditandatangani Riki Edwin SH tertanggal, 29 Mei 2017.

Kemudian, surat  yang dikirimkan ke Tabloid Bijak tersebut, ada tujuh point yang disampaikan Riki Edwin kepada Walikota Padang;

1.Bahwa Jalan Kali Kecil II Nomor 01 RT 002 RW 004, di Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, dilakukan Pemagaran oleh SOvia dengan tanpa dasar dan tanpa hak, sehingga menghambat kepentingan umum, terutama kepentingan klien kami yang memanfaatkan jalan tersebut.

2.Bahwa tindakan Sovia yang memagar jalan dngan cara melawan hukum merupakan tindakan melawan kebijakan Pemerintah Kota Padang, oleh karena itu kami selaku kuasa hukum dari Nanda Temabanua mendesak Pemerintah Kota Padng untuk segera melakukan pembongkaran pagar yang menghalangi jalan tersebut yang tertempat, jalan Kali Kecil II Nomor 01 RT 002 RW 004, di Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.

3.Bahwa perlu kami sampaikan juga, Camat Padang Barat dengan Surat Nomor;660-220/CPB-IV/2017 tanggal 27 April 2017 sudah meminta bantuan kepada Kepala Satpol PP Kota Padang untuk melakukan pembongkaran, akan tetapi hal ini belum terlaksana (surat terlampir).

4.Bahwa sebelumnya Cmat Padang Barat jga sudah mengirim surat ke Sovia untuk meminta bukti kepemilikan hak terhadap jalan yang dipagarnya pada bulan Mei 2017 (bukti terlampir).

5.Bahwa untuk menghindari persoalan hukum yang akan muncul, baik terhadap Pemerintah Kota Padang, ataupun terhadap Sovia, maka kami meminta kepada Pemerintah Kota Padang untuk segera melaksanakan pembongkaran terhadap pemagaran jalan tersebut.

6.Bahwa kami menunggu tindakan Pemerintah Kota Padang dalam waktu 10 (sepuluh) hari, semenjak surat ini.

7.Untuk kontak person Riki Edwin SH (HP/WA:0812700433/082386386908).

Demikian kami sampaikan dan terima kasih

Untuk dan atas klien Kami
 Kuasa hukum 
Riki Edwin SH