BIJAK ONLINE (LIMA PULUH KOTA)—Seorang pelajar SMAN 2 Payakumbuh bernama Habibul Rahman (17), yang merupakan warga jorong Batu Payung, kenagarian Batu Payung, kecamatan Lareh Sago Halaban, mempertanyakan bantuan bagi warga kurang mampu terhadap pendidikan.

“Dijorong ini, warga kurang mampu, termasuk saya sendiri, memang mayoritas. Namun, untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah ataupun lembaga lainnya, kami tidak mengerti, mohon dijelaskan pak, “ujar Habibul Rahman kepada bupati Lima Puluh Kota Irfendi Arbi ketika berkunjung ke mesjid Mutaqin jorong setempat, Rabu (7/6).

Kemudian, terhadap kurikulum 2013 siswa pulang sekolah jam 17.00 WIB atau sore, akhirnya siswa SLTA tidak dapat lagi melaksanakan pendidikan MTQ/MDA diluar jam sekolah. Bagaimana jalan keluarnya. Pendidikan di sekolah tentu diutamakan atau sangat penting, begitu juga pendidikan agama diluar jam sekolah.

“Sehubungan tim VIII safari ramadhan dilengkapai dengan hadirnya bapak bupati berkunjung ke daerah kami, tentu banyak yang kami sampaikan, sehingga unek-unek kami dapat terjawab semuanya, “ujar Habibul.

Pada kesempatan itu, bupati Lima Puluh Kota Irfendi Arbi, menyampaikan, berbicara terhadap pendidikan, ini adalah program unggulan daerah, tidak ada istilah masyarakat tidak sekolah lantaran tidak ada biaya. 

Seluruh masyarakat wajib mengecap pendidikan hingga tamat. Pemerintah sudah menganggarkan biaya untuk pendidikan, apakah itu sarana prasarana maupun untuk siswa. Contoh dana BOS sudah diperuntukan untuk masyarakat susuai pertunjuk dan pelaksanaannya.

Bagi masyarakat yang kurang mampu, ada pula posnya, yang terpenting masyarakat mencatat dan mendata seluruh warga kurang mampu, kemudian dilaporkan ke dinas Pendidikan secara berjenjang dan ada lagi yang bisa menyikapi warga kurang mampu yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Basnas).

Terhadap siswa pulang sekolah terlalu sore, mengakibatkan tidak bisa melaksanakan kegiatan ekstrakokuler, salah satu contoh mengaji atau kegiatan keagamaan lainnya, akan kita evaluasi kembali bersama dinas pendidikan dan Kemenag serta dinas terkait lainnya.

“Yang terpenting masyarakat jangan cemas, pemerintah daerah sangat serius menyikapi keluhan masyarakat, apalagi yang menyangkut dengan kehidupan. Contohnya, terhadap honor garin dan guru TPA, seharusnya dibayarkan oleh Kemenag, tapi karena tidak ada dana, pemerintah daerah tetap memotivasinya, “ujar bupati. (Nura)