BIJAK ONLINE (LIMAPULUH KOTA)---Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi memberikan materi jam Pimpinan kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan (Diklat Pim) Tingkat IV angkatan pola baru tahun 2017 di Wisma Pemerintah Daerah, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Senin (24/7).

Pada kesempatan itu, Irfendi Arbi mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bisa menunjukan disiplin, tanggungjawab dan orientasi kerja. Sebagai pelayan masyarakat. Menurutnya,  sebagai abdi negara, ASN harus menunjukan kinerja, dan profesionalitas.
   
"Melalui pendidikan ini, kita harap kedepan bisa bekerja dengan baik terutama dalam pembuatan laporan.Terpenting, mampu menterjemahkan apa yang menjadi program utama pimpinan daerah. Pendidikan dan pelatihan yang diikuti sebanyak 29 orang peserta pejabat eselon IV di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota ini nantinya bisa mencipatkan inovasi  dan melahirkan pemikiran-pemikiran yang bisa menggenjot kemajuan daerah.

"Setiap pejabat harus mampu berinovasi dan menyuguhkan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Terobosan baru itu, diharapkan memberikan dampak besar terhadap pembangunan masyarakat dan daerah di kabupaten Limapuluh Kota,"sebutnya.

Dikatakannya, peserta diklatpim harus berkontribusi lebih besar lagi terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing OPDnya.  mampu menunjukan integritas dan profesionalisme buat mewujudkan pembangunan di kabupaten Limapuluh Kota di segala bidang demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat."Jadikanlah kantor sebagai rumah sendiri, bekerjalah dengan enjoy, ciptakan inovasi untuk kesejahtraan masyarakat kita,"tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusian (BKP-SDM) Aneta Budi Putra ketika diwawancarai wartawan mengatakan, pelaksanaan Diklat Pim itu  bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan aparatur, menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan merekat persatuan dan kesatuan bangsa, memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pelayanan dan pengayoman serta pemberdayaan masyarakat.

"Selain itu, juga bertujuan untuk  menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan secara umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik,"ulasnya. (ada)