BIJAK ONLINE (Padang)-Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Padang, yang juga adik kandung Gubernur Sumatera Barat, Khairul Ikhwan sengaja menyediakan waktunya untuk balanjuang dengan masyarakat Kampuang Jambak Lubuk Lintah Kota Padang, Sabtu, 7 Juli 2017.

"Makan bersama dengan pola balanjuang, lain lo seronyo," kata Khairul Ikhwan ketika diminta memberikan sepatah dua patah kata oleh Nofrianto Lublin yang akrab disapa Noa Rang uranji di Media Sosial Face Book.

Sebelumnya, Khairul Ikhwan menyebutkan dirinya numpang lahir di Yogyakarta, karena orangtuannya jadi dosen IAIN. "Tapi sekolah SD, SMP, SMA di Kota Padang dan bahkan kuliah di Universitas Andalas Padang," kata mantan anggota DPRD Kota Padang periode 19999-2004 ini.

Menurut Khairul Ikhwan, tujuannya datang dan makan balanjung di Kampung Jambak ini, untuk meningkatkan ukhwah Islamiyah dan menjalin hubungan yang harmonis sebagai sesama anak nagari Kuranji. "Kalau kita mau bicara masalah Pilwako Padang, waktunya masih lama lagi," kata aktifis HMI ini.

Kemudian, Khairul Ikhwan meminta masyarakat Kampung Jambak untuk selalu mendukung program Pemko Padang di bawah kepemimpinan Mahyeldi-Emzalmi. "Kedua pemipin itu, adalah pemimpin kita saat ini," tambahnya.

Sedangkan adanya dorongan dan dukungan terhadap dirinya untuk maju sebagai wakil di Pilwako Padang, ya sah-sah saja dan tidak pula terlalu dipikirkannya secara serius. "Kenapa? Karena siapapun yang menjadi walikota dan wakil walikota periode mendatang, sudah merupakan suratan takdirnya untuk  menjadi pemimpin," kata adik kandung Gubernur Sumbar ini, sembari menambahkan, kini baru dalam tahap penjajakan dan berkenalan dengan berbagai lapisan masyarakat.

Acara balanjuang di Kampung Jambak cukup meriah dan seru karena ada beberapa masukan dari masyarakat, sehingga terjadi interaksi positit antara Khairul dan tokoh masyarakat Kampung Jambak. Bahkan, ada pertanyaan masyarakat yang diluruskan oleh Kahirul masalah bantuan kematian, yang Rp 1 juta setiap ada yang meninggal dunia. "Program tersebut makanya tak dilaksanakan pak wali, karena ada ketentuan dari mendagri tentang dana hibah. Jadi program tersebut tidak bisa juga kita katakan gagal," katanya. (PRB)