BIJAK ONLINE (PAYAKUMBUH)---Masuk sekolah, tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) tahun ajaran 2017-2018 di kota Payakumbuh, diantaranya SMAN 4 Payakumbuh, diduga sarat KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) dan dugaan maraknya Pungli (pungutan liar).

“Kita lihat saat ini, siswa yang tidak lulus karena rangkingnya rendah, kok ada yang diterima kembali masuk sekolah, setelah usai lebaran atau dijanjikan masuk setelah selesai MOS. Usut punya usut, ternyata, mereka mengantongi memo dari oknum tertentu yang dekat dengan kepala sekolah, “ujar Setia Budi.SH.MH salah seorang pratisi hukum daerah ini, kepada tabloidbijak.com di kantornya di Tanjung Pauh yang berjarak hanya 300 meter dari lokasi SMAN 4 Payakumbuh, Kamis (6/7).  

Sementara, bagi mereka (calon siswa. Red) yang tidak punya jaringan dengan kepala sekolah terpaksa “mancaribie, atau panik karena belum juga ada tanda-tanda masuk sekolah negeri dan kemana mereka harus sekolah, sementara keberadaan sekolah yang dituju puluhan calon siswa itu hanya berjarak puluhan meter.

Karena mereka tidak punya jaringan dengan pihak kepala sekolah dan tidak punya dekingan siapa-siapa, tentu mereka tidak bisa masuk sekolah negeri. Dengan maraknya praktek KKN itu, tentu yang dapat diterima sekolah bagi mereka yang punya memo dari oknum tertentu.

Ditambah lagi, saat ini banyak para kepala sekolah arogan dan diduga nakal dengan menyebutkan, masuk SLTA ditentukan oleh dinas pendidikan propinsi. Ironisnya Kepsek SMAN 4 Payakumnuh dengan nada kasar, menyuruh wali murid masukan saja anak ke swasta dan tidak ada hak dinas pendidikan daerah, kata beberapa kepala sekolah. Itu benar.

“Kepala sekolah yang berkata demikian tidak sadar, dimana dia tinggal dan orang mana dia. Padahal, jika kepala daerah (Walikota) merekomendasi ke propinsi, dengan surat tidak berkenan dengan kepala sekolah arogan dan tidak ramah lingkungan, apalagi menyangkut dengan kasus, seperti saat ini. Mereka, para kepala sekolah diyakni akan berhenti atau dicopot pihak dinas pendidikan propinsi, “ujar Setia Budi.

Salah satu contoh di SMAN 4 kota Payakumbuh, sangat pedih dirasakan warga kota Payakumbuh ketika calon siswa menyambung sekolah ke tingkat SLTA. Pasalnya, puluhan warga kota Payakumbuh tidak dapat ditampung masuk sekolah negeri, karena masyarakat yang tidak diterima itu lantaran tidak punya jaringan. Apalagi yang akan masuk itu, disamping rangkingnya rendah juga kurang mampu.

Disamping dugaan KKN, kami melihat adanya dugaan praktek pungli. Praktek dugaan pungi yang terjadi di SMAN 4 Payakumbuh, ketika calon siswa mendaftar ulang. Mereka diwajibkan membawa uang pakaian dan sebagainya dengan jumlah diatas Rp1 juta, Bagi calon siswa tidak ada uang atau tidak membawa uang, nama mereka dicoret dan tidak bisa lagi diterima.

Pertanyaan kita kepada pihak SMAN 4 Payakumbuh. Apa dasar hukum SMAN 4 itu memungut uang pakaian seragam dan uang lainnya. Kalau disekolah, setiap melahirkan pungutan yang menyangkut dengan siswa, mungkin bisa diciptakan berdasarkan rapat dengan komite sekolah. 

“Nah, SMAN 4 Payakumbuh nyaris sama dengan kasus SMAN Guguak Lima Puluh Kota yang dikelolanya sendiri. Wali murid belum mengadakan rapat, sementara pungutan sudah lahir. Artinya, sama saja dengan dugaan pungli. Yang jelas, setiap pungutan tidak ada dasar hukumnya dapat disebut pungli. Dan mereka yang diterima masuk kemudian disebut dengan KKN, “jelas Setia Budi.

Terpisah, kepala sekolah SMAN 4 Payakumbuh Makziwel ketika dikonfirmasikan via telepon genggamnya 0813221347XX terkait dugaan sarat KKN dan dugaan pungli, langsung mematikan HPnya, kemudian tabloidbijak.com mencoba lagi mengirimkan 3 kali SMS, namun tidak dibalas. Kepada sejumlah wartawan Makziwel juga tidak bersahabat, dengan ucapan, masukan saja ke swasta, ujarnya.

Sementara itu, Kadis Pendidikan Propinsi Sumatera Barat Burhasman kepada tabloidbijak.com kemaren, mengatakan, untuk pakaian seragam, sepanjang pengadaannya lewat koperasi dan siswa dibebaskan untuk mendapatkannya, baik di koperasi maupun dipasar dan tanpa paksaan, tidak ada masalah, karena sama saja dengan belanja di pasar.

Dijelaskan Burhasman, koperasi itu sama dengan penyedia konsumen atau sama dengan toko di pasar, sepanjang tidak diwajibkan, ingat Burhasman. Pungutan disekolah memang tidak ada dasar hukum khusus untuk mengatur tentang itu, kemudian tidak ada pula larangan sekolah yang jual pakaian seragam sesuai PP No17/2010 tentang optimalisasi daya tampung.

Jika dibandingkan dengan SMAN Guguak Lima Puluh Kota ditangkap saber pungli, karena pungutan pakaian seragam diekelolanya sendiri. Saya bukan melegalkan apa yang dilakukan sekolah SLTA di Payakumbuh. Saya rasa apa yang diperbuat SMAN 4 Payakumbuh mengacu kepada PP No 48 tahun 2008 pasal 52 tentang pendanaan sekolah. 

“Kita lihat aja nanti, saya belum tahu detielnya, seperti apa PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di Payakumbuh itu. Tidak ada istilah siswa masuk dari belakang atau dengan istilah memo-memoan dan tidak ada yang menerima secara diam-diam. Semua itu ada aturan di pasal 18 Juklak PPDB, namanya optimalisasi daya tamping, bikan karena ada memo. Jika ini terjadi, Kepseknya akan saya tindak tegas, “tegas Burhasman. (Nura)


google+

linkedin