BIJAK ONLINE (BANDUNG BARAT)—Kasubdin pengendali operasi Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) Radito Pramono Susilo, mengatakan, pada situasi darurat sering terjadi kesimpangsiuran informasi yang akan mempersulit upaya penanggulangan bencana (PB).

“Pelaksanaan PB terkesan lambat, kurang merata dan sulit terpantau. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam kegiatan PB, sehingga terjadi tumpang tindih atau bahkan ada daerah-daerah yang tidak tertangani, “ujar Radito Pramono Susilo dihadapan peserta peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC), di aula hotel Mason Pine Bandung Barat, Senin (10/7).

Dijelaskan Radito, saat kejadian, sarana dan infrastruktur lumpuh. Selain itu banyak muncul posko-posko tanggap darurat, dan bahkan banyak pula posko-posko yang tidak ada aktivitasnya, tapi ada bendera lembaganya terpancang megah. “Oleh karena itu perlu ada institusi yang menjadi pusat komando penanganan tanggap darurat PB, “jelasnya.

SKTDB adalah suatu standar penanganan darurat bencana yang mengintegrasikan pengerahan fasilitas, peralatan, personil, prosedur dan komunikasi dalam suatu struktur organisasi. Komando tanggap darurat bencana adalah organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seorang komandan.

Sedangkan komandan harus dibantu oleh staf komando dan staf umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas.

Staf komando adalah pembantu Komandan Tanggap Darurat Bencana (KTDB) dalam menjalankan tugas kesekretariatan, hubungan masyarakat, perwakilan instansi/lembaga serta keselamatan dan keamanan.

Kemudian, KTDB dibentuk dengan beberpa tahapan, yakni informasi awal kejadian bencana, penugasan TRC BPBD, hasil kaji cepat dan masukan dari para pihak terkait disampaikan kepada kepala BPBD Kab/Kota/Provinsi/BNPB.

Masukan dan usulan dari Kepala BPBD Kab/Kota/Provinsi/BNPB kepada Bupati/Walikota/Gubernur/Presiden, untuk menetapkan status/tingkat bencana, penetapan status/tingkatan bencana oleh Bupati/Walikota/Gubernur/Presiden, penunjukkan Komandan Penanganan Darurat Bencana oleh Bupati/Walikota/Gubernur/Presiden.

Setelah itu, Kepala BPBD Kab/Kota/Provinsi/BNPB meresmikan pembentukan KTDB yang dilakukan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan KTDB serta melakukan mobilisasi SDM, peralatan, logistik, dan dana dari instansi/lembaga terkait dan/atau masyarakat.

“Dalam setiap kegiatan mesti ada evaluasi dan pelaporan. KTDB melakukan rapat evaluasi setiap hari dan membuat rencana kegiatan hari selanjutnya. Hasil evaluasi menjadi bahan laporan harian kepada Kepala BNPB/BPBD dengan tembusan kepada Pimpinan Instansi/Lembaga terkait, “papar Radito.

Sementara itu, ketua pelaksana Wing Prasetyo Ardi, mengatakan, tema kita yakni mendengarkan paparan nara sumber dengan tema SKPDB, kegiatan ini, merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas TRC daerah tahun 20017 angkatan II.

Kegiatan kita hari ini, selain SKPDB, juga dilaksanakan kegiatan berupa pengenalan cobo collect, manajemen DVI, pengenalan GPS dan penanganan korban massal. Semua kegiatan ini, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang PB.

“Maka penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh seluruh peserta. Diharapkan kepada seluruh peserta focus untuk mngikutinya, mulai dari kegiatan pertama sampai kepada kegiatan terakhir yakni mengikuti kegiatan simulasi dan evaluasi, “ujar Wing. (Nura)

google+

linkedin