BIJAK ONLINE (Pasaman Barat)-Tampaknya, tidur Bupati Pasaman Barat, Drs H Syahiran boleh dikatakan sudah mulai  tak nyaman dan nyenyak lagi. Kenapa? Karena  izin yang dikeluarkannya, 2007 lalu  kepada Kelompok Tani Sawit Tanjung Simpang Sepakat, untuk berkebun, ternyata lokasinya  berstatus hutan lindung dan kasusnya telah dilaporkan masyarakat peduli hutan lindung ke Polda Sumbar, 30 Juni 2017 lalu,  

"Dugaan membabat hutan lindung tersebut, terkuak melalui hasil survei Dinas Kehutan dan perkebunan tingkat 1 Sumbar bersama dinas perkebunan Pasaman Barat, yang turun ke lokasi, 2 Agustus 2017 lalu," kata SB Dt Rajo Mangkuto, bersama dua rekan lainnya, H Rusli DT Simarajo dan ZA Malain Marajo kepada Tabloid Bijak. 

Menurut SB DT Rajo Mangkuto, Bupati Pasaman Barat diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dengan memberikan keterangan palsu kepada masyarakat dan Bank Nagari dengan menyatakan tanah di Jorong Kartini Nagari Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh bersertifikat. "Faktanya, tanah tersebut belum ada sertifikatnya berdasarkan data dari BPN Pasaman Barat," katanya. 

Kemudian, kata SB DT Rajo Mangkuto, izin yang dikeluarkan Bupati Pasaman Barat tersebut, jelas telah merusak hutan lindung Nagari Kiawai dan perbuatannya itu jelas telah melanggar Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. 

Yang hebatnya, kata SB Rajo Mangkuto, akibat dugaan keterangan palsu Bupati Pasbar tersebut, menyeret Bank Nagari untuk mencairkan dana sekitar Rp 4.867.337.689,50 yang katanya untuk membiayai Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat. "Yang anehnya, kenapa bank nagari mau saja mencairkan dana tanpa ada angunan berupa sertifikat dan diduga Bupati Pasbar telah Ber-KKN-ria dengan Bank Nagari," tambahnya.

Berdasarkan kajian, kata SB Rajo Mangkuto lagi, Bupati Pasaman Barat diduga telah merugikan negara lebih kurang Rp 5.806.400.000, atas perhitungan kubikasi kayu dan kerusakan hutan lindung. "Tindak pidana ini, disinyalir dilakukan Bupati Pasaman Barat dengan mengeluarkan SK kepada Ketua Kelompok Tani Sawit Tanjung Simpang Sepakat melalui SK Nomor:188.45/48/Bup-Pasbar/2007," katanya.

Nada yang sama disampaikan H Rusli Dt Simarajo. Menurutnya, terungkapnya dugaan tindak pidana yang dilakukan Bupati Pasaman Barat berdasarkan SK izin perkebunan di Lokasi Kawasan hutan lindung tersebut, melalui  SK  Kepala Dinas Perkebunan Pasaman Barat tanggal 22 April 2013 Nomor 525/1034/DISBUN/2013 yang  Prihalnya  Klarifikasi Pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan yang lengkap dengan data tentang yang disalahgunakan dan dilengkapi dengan titik-titik koordinat luasan yang dilanggar.

Sedangkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat, kata H Rusli berdasarkan surat Nomor;188.45/332/Bup-Pasbar/2017 Tentang Pemberian Izin Lokasi Peruntukan Tanah untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Jorong Kartini Nagari Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh oleh Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat (KTTSS). "Kini kami menuggu hasil dari kinerja Kapolda Sumbar. Kalau tak digubris pak Kapolda, kami akan melaporkannya ke Presiden," katanya. 

Sementara Bupati Pasaman Barat, Drs H Syahiran, sampai berita ditampilkan belum berhasil untuk dikonfirmasi dan klarifikasi, begitu juga ketua kelompok tani dan piahk bank nagari. (arafat)