BIJAK ONLINE (Pasaman)-Bupati Yusuf Lubis atas nama Pemkab Pasaman, tandatangani nota kesepakatan kerjasama  bersama Kejaksaan Negeri Pasaman mengatasi masalah hukum bidang perdata tata usaha negara,  di Aula Kantor Bupati Pasaman lantai 3, Kamis, 10 Agustus 2017.

Bupati Pasaman Yusuf Lubis yang  di dampingi Wakil Bupati Pasaman Atos Pratama menyampaikan, untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat baik kepentingan Individu maupun kepentingan kolektif selalu menggunakan Instrumen hukum. Hal dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku, agar kehidupan masyarakat dapat di tata dengan baik, teratur dan tertib serta dapat diarahkan perkembangannya.

Menurut bupati, tujuan dari penandatanganan nota kesepakatan bersama ini adalah sebagai bentuk adanya rasa saling mempercayai bahwa disatu pihak Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam pelaksanaan tugasnya ketika menghadapi permasalahan. "Permasalahan ini khususnya dibidang perdata tata usaha negara, sehingga memerlukan bantuan kejaksaan berdasarkan undang -undang," katanya.

Bagi setiap jajaran Pemerintahan Kabupaten Pasaman mulai dari kepala SOPD, camat dan walinagari, apabila ada masalah dalam tugas yang diemban atau keraguan bisa konsultasi dan meminta saran dari kejaksaan. 

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman, Adhryansah mengatakan, tidak sedikit kegiatan keperdataan yang dilakukan pemerintah, sehingga untuk kegiatan ini pemerintah sebagai badan hukum memerlukan wakil sebagai kuasanya dan kejaksaan ditunjut mewakili kepentingan pemerintah.

Kemudian kata kajari, ekstensi kejaksaan dibidang hukum perdata masih berlangsung saat ini dan diberi alas hukum, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan RI yang selanjutnya diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004. "Dalam pasal 30 ayat 2 dinyatakan “dibidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara," sebutnya. (FAUZAN)