BIJAK ONLINE (PAYAKUMBUH)---Salah seorang warga kota Payakumbuh Amelia (55), tersentek kaget, dirinya ditawarkan oleh 1 orang lelaki dan 1 orang perempuan berpakaian kantor lengkap, dengan menyebutkan almarhum Soekarno akan membagikan harta karunnya.

Curiga dengan oknum tersebut, Amelia mencoba menanyakan kebenaran tersebut kepada beberapa orang tetangga. Kontan saja, tetangga tersebut menolak dengan kata-kata, itu penipuan, jangan percaya, kata tetatangga kepada Amelia.

Diceritakan Amelia, dulu dia pernah juga mendengar, ternyata kabar itu, kabar burung aja. Kini mucul lagi, katanya penipuan dengan iming-iming, berjanji melunasi segala pinjaman dengan mengandalkan harta karun Soekarno. 

“Ribut dengan iming-iming tersebut, Amelia diam tapi masih menyisakan tanya tanya pada dirinya, bahkan juga masih menghantuinya terus. Akhirnya dia puas setelah mendapat petunjuk dari warga, bahwa hal tersebut benar-benar penipuan, “ujarnya.

Terpisah Kadis Kominfo kota Payakumbuh Elvi Jaya ketika hal tersebut dikonfirmasikan wartawan diruang kerjanya, Jum’at (11/8), mengatakan, praktik tersebut diduga bagian dari upaya penipuan. Sebelumnya Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengimbau nasabah perbankan atau lembaga pembiayaan tidak mudah tergoda iming-iming. 

Penegasan itu disampaikan terkait adanya lembaga bernama Swissindo World Trust International Orbit yang mengaku dapat membayar segala utang, kredit atau cicilan orang per orang kepada bank maupun lembaga pembiayaan.

Menyikapi aktifitas lembaga/organisasi dan jasa keuangan yang tidak mempunyai legalitas dari OJK maupun dari BI (Bank Indonesia), Walikota Payakumbuh mengeluarkan Edaran Walikota payakumbuh Nomor 200/143/Kesbangpol-Pyk/VIII/2017 tentang Kewaspadaan terhadap Kelompok atau organisasi Masyarakat yang dapat Menimbulkan Keresahan Masyarakat.

Masyarakat diharapkan mewaspadai organisasi/lembaga yang tidak memiliki pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, atau yang tidak memiliki Badan Hukum, sesuai amanat Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kemendagri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai amanat Pasal 16 dari undang-undang yang sama.

“Diamati, program organisasi/lembaga-lembaga ini cenderung tidak realistis dan sulit diterima nalar sehat maupun hukum yang berlaku. Untuk itu, sebagai Juru Bicara pemerintah kota Payakumbuh, kami menghimbau masyarakat agar tidak terpengaruh, turut serta, dan mendaftarkan diri sebagai relawan,” kata Elvi Jaya. (ada)

google+

linkedin