Tampak ruang sidang utama DPRD Kabupaten Solok sepi saat menghadiri sidang paripurna dengan agenda rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Penyampaian Hasil Pembahasan tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 dan Ranperda Inisiatif DPRD tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD, Senin (7/8)

BIJAK ONLINE (SOLOK)-Untuk yang kesekian kalinya dalam tahun ini, sorotan tajam kembali dialamatkan ke anggota DPRD Kabupaten Solok, sebagai lembaga yang didaulat terhormat itu. Sayangnya, lembaganya yang terhormat tersebut, sering kali dinodai oleh sebahagian prilaku anggotanya sendiri, karena prilaku anggotanya sering tidak sesuai dengan lembaga yang didudukinya.

Seperti hari Senin tanggal 7 agustus 2017 kemaren, jadwal sidang anggota DPRD Kabupaten Solok adalah menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Penyampaian Hasil Pembahasan tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 dan Ranperda Inisiatif DPRD tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD dan rencana Penetapan Ranperda tersebut menjadi Perda serta sidang Paripurna dengan sambutan Bupati Solok. 

Namun sidang paripurna beberapa kali diskor oleh pimpinan sidang yakni oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, Yondri Samin. Jadwal sidang yang diagendakan jam 09 WIB pagi, molor hingga jam 14 siang, karena rapat tidak memenuhi kourun. Hingga jam 12 siang, baru 14 anggota DPRD yang hadir di ruang sidang yang terhormat, dari 35 orang anggota DPRD Kabupaten Solok. 

Baru sekitar jam 13.30 WIB, beberapa orang anggota DPRD tampak muncul mengambil absen. Setelah lama menunggu hungga jam 14.00 WIB, sesuai daftar hadir anggota dewan yang ada diabsen, total anggota dewan yang hadir ada sebanyak 21 orang, meski ketika dihitung yang duduk dikursi empuk itu hanya sebanyak 18 orang. Setalh jam itu sidang baru dibuka oleh pimpinan Sidang, Ketua DPRD Kabupaten Solok H. Hardinalis Kobal, SE, MM. Acara sidang dilangsungkan di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Solok.

Sementara Bupati Solok, H. Gusmal Dt Rajo Lelo dan Sekretaris Daerah, Aswirman, sudah hadir di ruang sidang sejak pagi. Sidang sempat diskor beberapa kali oleh pimpinan sidang, karena seharusnya Sidang Paripurna minimal dihadiri separoh anggota dewan atau minimal 18 orang agar kourun terpenuhi. “Ini benar-benar sudah keterlaluan, Bapak Bupati sudah dari tadi hadir, sementara anggota dewannya entah kemana. Ini bukan lembaga terhormat lagi namanya. Beda kalau mereka keluar daerah atau kunker, kok bisa hadir semua tepat waktu, mungkin juga karena takut ditinggal pesawat. Tapi kok menghadiri sidang pada malas-malasan,” ungkap Ketua LSM Perak, Yemrizon Dt Panghulu Nan Sati, yang juga hadir di ruang sidang. 

Berdasarkan pantauan di DPRD Kabupaten Solok, karena minimnya anggota dewan yang hadir, sebahagian dari anggota dewan yang sudah masuk ruang sidang, sibuk menghubungi rekan-rekannya melalui jaringan celluler agar hadir di ruang sidang untuk memenuhi kourun  agar sidang paripurna bisa dimulai. “Kalau masalah ini bukan tugas kita menghubungi anggota dewan, itu tanggungjawab pribadi dan pimpinan Fraksi masing-masing,” jelas Sekwan DPRD Kabupaten Solok, Siis, SP, kepada awak media yang mencoba menanyakan hal itu kepada Sekwan.

Sesuai data yang berhasil dihimpun dari Sekretariat dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok, sebanyak 4 orang anggota dewan beralasan tidak hadir karena sakit dan 5 orang izin. Sementara sisanya yang hampir separoh tidak ada kabar beritanya. Sementara beberapa orang awak media yang sempat meliput sidang, tampak kecewa dengan prilaku anggota dewan Kabupaten bumi penghasil bareh tanamo itu. “Mereka sudah benar keterlaluan dan merasa hebat semua, padahal mereka adalah wakil kita dan sudah diberi amanah oleh masyarakat, tapi mereka tidak amanah,” umpat Sekretrais PWI Kabupaten Solok, Riswan Jaya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, Yondri Samin, SH, ketika diminta tanggapannya tentang tidak disiplinnya serta minimnya anggota dewan yang menghadiri sidang paripurna, enggan berkomentar karena menurutnya hal itu adalah tanggungjawab moral anggota dewan yang bersangkutan. “Masalah ini harus kembali kepribadi kita sebagai anggota dewan, jadi saya no comment sajalah,” jelas Yondri Samin  (wandy)

google+

linkedin