SEBAGIAN besar nagari di Kecamatan Tigo Lurah dan Kecamatan Hiliran Gumanti disebut-sebut sebagai kawasan terisolir di Kabupaten Solok. Nagari Garabak Data di Tigo Lurah dan Nagari Sarik Alahan Tigo di Kecamatan  Hiliran Gumanti termasuk yang paling banyak diberitakan media massa, baik media online maupun media cetak. 

Di Tigo Lurah saat ini masyarakat masih memanfaatkan “kuda beban” sebagai alat transportasi yang ongkosnya Rp.4000/Km, jalan menuju kawasan itu masih berupa jalan tanah yang apabila musim hujan tiba membentuk kubangan/kolam dan berlumpur. Selain itu, akses komunikasi selullar juga tidak dapat digunakan secara optimal karna harus mendaki keketinggian tertentu untuk memperoleh signal.

Sariak Alahan Tigo dan Sungai Abu di Kecamatan Hiliran Gumanti tak jauh berbeda dengan kondisi masyarakat di Kecamatan Tigo Lurah, dikawasan ini masyarakat masih menggunakan lampu petromax pada malam hari karna listrik belum menjangkau nagari itu. Mirisnya lagi, minyak tanah sebagai bahan bakar petromax pun diduga sulit diperoleh masyarakat. Sekalipun ada, masyarakat harus membeli dengan harga tinggi. Mau tidak mau, masyarakat harus membeli. Beberapa tahun lalu seorang Ibu Rumah Tangga di Garabak Data yang hendak melahirkan terpaksa digending dengan “tandu” sejauh 15 KM karna tidak adanya kendaraan roda dua/roda empat yang bisa keluar masuk nagari itu akibat kondisi jalan yang rusak parah, berlumpur dan licin. Beruntung saat itu ada dukun kampung membantu persalinan hingga nyawanya dapat tertolong.

Seingat saya, pada masa Pemerintahan Drs. Syamsu Rahim dan Drs. Desra Ediwan AT, MM Kabupaten  Solok pernah diproklamirkan sudah bebas dari ketertinggalan dan keterisolasian. Namun  melihat dan mencermati kondisi terkini didua kecamatan itu membuat saya berfikir; “Kapan saudara kita di Tigo Lurah dan Hiliran Gumanti itu keluar dari keterisolasian?” -- sampai kini, tidak ada satu pun kabar baik terdengar dari para pemangku kebijakan daerah Kabupaten  Solok untuk menjawab itu.

Ditengah tanda tanya besar, saya mencoba menelusuri data tentang potensi ekonomi di Tigo Lurah. Disana disebut satu petani memiliki 1500 batang kopi, bertanam padi, pisang, manggis hingga coklat. Waw sekali, buminya kaya. Namun, ditengah kekayaan yang dimilikinya, masyarakat setempat harus puas dengan “janji politik” sang wakil rakyat dan kepala daerah yang juga kepala pemerintahan di Kabupaten Solok dimana selalu memberikan pendapat luar biasa yakni “beko, kontak-kontak se ambo” --- begitukah seharusnya?

Jika legislator menyatakan demikian bisa dimaklumi karna eksekutor kebijakan adalah pemerintah daerah, namun jika pemerintah daerah yang lepas tangan tentu menimbulkan pertanyaan lagi ; “Kemana masyarakat mengadukan nasibnya?” namun, setidaknya anggota DPRD Kabupaten  Solok dapat memberikan inisiatif berupa rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan pembangunan nagari terisolir di Kabupaten  Solok baik melalui KUA dan PPAS maupun dalam pembahasan DAU dan DAK serta penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Tidak heran jika masyarakat mengadu kewakilnya di DPRD Kab. Solok tentang nasib mereka , hal itu dilatarbelakangi karna selain sebagai wakil rakyat seluruh kebijakan pembangunan didaerah Kabupaen  Solok lahir di Arosuka, tempat anggota dewan berkantor, bersidang dan ketuk palu. Palu yang katanya mampu mensejahterakan masyarakat Kabupaten Solok.

Kampung Icon Daerah Terabaikan

Ayam Kukuak Balenggek yang menjadi icon daerah dimana hanya dapat ditemukan dikecamatan tigo lurah tampaknya belum membuat nagari dikecamatan itu keluar dari keterisolasian. Bahkan, potensi itu seolah hanya simbol belaka. Lalu, jika ada akademisi, peneliti ataupun turis datang untuk membuktikan icon daerah ini atau sekedar melihatnya , apakah tidak malu apabila icon daerah berada dikawasan terpencil begitu ? 


Jika kita lihat dinamika politik di Arosuka hari ini, berbagai program pembangunan dirancang sangat bagus sekali akan tetapi untuk kawasan tempat keberadaan icon daerah masih perlu dipertanyakan. -- sayang dan malu sekali jika tempat keberadaan icon daerah kita tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai atau terabaikan begitu saja. Tengok saja, ada banyak alasan bagi pemerintah daerah mempercepat pembangunan di “Kota dalam hutan”  itu, diantaranya memberikan keadilan sosial bagi masyarakat setempat serta membuat kampung ayam kukuak balenggek sebagai tempat keberadaan icon daerah keluar dari ketertinggalan yang telah menahun itu. Semoga dengan begitu, masyarakat Tigo lurah dan Hiliran Gumanti keluar dari keterisolasian. (Penulis wartawan berdomisili di Kabupaten Solok)

google+

linkedin