BIJAK ONLINE (PADANG)-Sebagai ibukota provinsi, Kota Padang pada usia ke-348 memang telah berkembang dan terus melakukan pembangunan baik dari segi sumber daya maupun infrastruktur. Bahkan, dalam beberapa tahu terakhir ini, Kota Padang meraih prestasi yang membanggakan. Namun, pada kenyataannya Kota Padang masih dihadapkan pada tantangan permasalahan kota yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan segera.

DPRD Kota Padang sebagai mitra Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengapresiasi berbagai capaian kinerja Walikota Mahyeldi dan Wawako Emzalmi. DPRD Padang menilai visi Pemko mewujudkan Kota Padang sebagai kota pendidikan, perdagangan dan pariwisata sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD).


"Diperlukan perencanaan yang lebih matang dan sinergitas untuk menjadikan Kota Padang lebih maju. Harus kita akui saat ini Kota Padang masih tertinggal dibanding ibukota provinsi lain," kata Elly Thrisyanti, Ketua DPDR Padang dalam pidatonya pada Sidang Paripurna Istimewa HUT Kota Padang ke-348, Senin (7/8/2017).

Sebagai termasuk kota besar tantangan yang dimiliki Kota Padang terdapat pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari data yang ada, pada tahun 2010-2015 pertumbuhan IPM Kota Padang paling rendah dibanding dengan kota-kota lain di Sumbar. Pada periode 2010-2015 pertumbuhan IPM Kota Padang hanya 0,48 persen.
DPRD Padang menyarankan sektor pembangunan manusia harus menjadi prioritas bagi Pemko Padang. Sebab, sektor ini berkaitan dengan sumber daya manusia dan pendidikan. "Sumber daya manusia Kota Padang harus ditingkatkan agar bisa bersaing dengan daerah lain baik secara nasional," jelas Elly.

Salah satu program Pemko mewujudkan Kota Padang sebagai perdagangan wilayah Sumatera Bagian Barat. Nah, guna mewujudkan program tersebut, DPRD mengingatkan Pemko harus menyiapkan strategi meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan perdagangan tersebut. Fasilitas transportasi menuju kegiatan perdagangan, fasilitas pasar dan telekomunikasi harus menjadi perhatian Pemko Padang.


Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diubah UU Nomor 9 Tahun 2015 serta UU Nomor 17 Tahun 2014, DPRD memiliki fungsi legislasi, keuangan dan pengawasan. Dalam menjalankan ketiga fungsinya, DPRD Kota Padang membutuhkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat. DPRD Kota Padang berharap berbagai masukan, kritikan yang memberikan solusi.

"DPRD tidak akan bisa menjalankan fungsinya dengan baik, jika tidak ada masukan dan kritikan dari berbagai elemen masyarakat," terang Elly.

Terkait pengembangan potensi pariwisata, DPRD Padang menyarankan pengembangan pariwisata dapat dijadikan sebagai salah satu strategi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra yakin pengembangan potensi pariwisata berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Wahyu mencontohkan kegiatan pariwisata harus bersinergi dengan perdagangan, perhubungan dan industri kerajinan rakyat.


Ditambahkan Wahyu, pengembangan pariwisata dapat pula meningkatkan kualitas lingkungan hidup karena tidak melibatkan eksploitasi sumber daya alam. "Kota Padang akan dikunjungi wisatawan jika Pemko bisa mengelola pariwisata secara maksimal. Kota Padang juga memberikan rasa aman pada tamu," ungkap Wahyu.

Walikota Mahyeldi mengklaim berbagai keberhasilan program sejak empat tahun kepemimpinannya. Dalam pidatonya, Mahyeldi mengungkap 10 program unggulan daerah telah dicapai dengan baik. Tahun 2016, capaian program unggulan tersebut diangka 73 persen. Lingkungan pemukiman yang dulunya belum bisa diakses melalui program betonisasi jalan lingkung. Mahyeldi menyampaikan 325,288 KM betonisasi jalan yang direncanakan, sudah diselesaikan sepanjang 241,35 KM atau 73,77 persen terselesaikan.


Rapat paripurna istimewa DPRD Kota Padang dalam rangka HUT Kota Padang ke 348 itu dihadiri Gubernur Sumatera Barat, anggota DPR-RI Asli Chaidir, Endre Syaiful, anggota DPD RI Ema Yohana, mantan Walikota Padang, keluarga besar Almarhum bagindo Aziz Chan dan tamu undangan lainnya.

Dalam peripurna tersebut juga diberikan penghargaan pin emas kepada sebelas tokoh masyarakat di Padang. Penyematan pin emas dilakukan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.(adv)

google+

linkedin