BIJAK ONLINE (PAYAKUMBUH)---Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN RB) diketuai Agustaruno, lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan road map reformasi birokrasi di kota Payakumbuh, bertempat di aula Balaikota Payakumbuh, Rabu (13/9).

Dalam kesempatan itu, Asisten III Administrasi dan Umum, Iqbal Bermawi, mengatakan, Reformasi Birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang mengamanatkan agar disusun suatu road map reformasi birokrasi setiap lima tahunan.

Keberhasilan Reformasi Birokrasi (RB) bukan pada dokumentasi semata, namun harus mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi bukan pada prosedur atau laporan saja, namun bagaimana masyarakat yang kita layani dapat merasakan dampak perubahan yang lebih baik.

Kita bersama juga menyadari bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat dan dunia usaha. Dimana-mana masih kita jumpai keterlambatan dalam pelayanan, kinerja aparatur yang tidak optimal. “Untuk itulah kita perlu mengevaluasi pelaksanaan program reformasi birokrasi ini bersama-sama, “harap Iqbal.

Sementara itu, Agus Agustaruno, mengatakan, ada 8 komponen proses, yakni komponen tata laksana prosedur kerja yang efektif dan efesien, komponen SDM aparatur yang berintegritas, netral dan kompeten, komponen pelayanan prima sesuai kebutuhan masyarakat, komponen pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN.

Selanjutnya komponen akuntabilitas dan efesiensi penggunaan anggaran, komponen mindset dan kultural set aparatur sebagai pelayan masyarakat, komponen peraturan perundangan yang harmonis dan tidak tumpang tindih serta komponen penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

“Muara akhir dari upaya Reformasi Birokrasi ini, berupa penghargaan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani), yang merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah, yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik. Dan predikat WBK dan WBBM ini nantinya akan diberikan langsung oleh KPK,”terang Agus. (ada)


google+

linkedin