BIJAK ONLINE (LIMA PULUH KOTA)--Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kecamatan Lareh Sago Halaban bakal menerbitkan sebuah buku yang memuat berbagai ketentuan terkait 'Adat Salingka Nagari'. 

“Buku tersebut nantinya, akan menjadi bahan sosialisasi terhadap kearifan lokal masyarakat terutama ketentuan hidup di nagari nan beradat, “ujar Wakil Bupati Lima Puluh Kota Ferizal Ridwan dalam kegiatan pembukaan sosialisasi dan pelatihan Adat Salingka Nagari, dihadiri puluhan pemangku adat/niniak mamak se kecamatan Lareh Sago Halaban, Senin (18/9).

Menurut Wabup Ferizal didampingi Camat Lareh Sago Halaban Elvi Zain, penerbitan buku tentang tatanan Adat Salingka Nagari, mestinya didukung seluruh stakeholder di unsur pemerintahan hingga kalangan masyarakat. Terutama para wali nagari merupakan penanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nagari. 

"Kita rindu peran niniak-mamak di pemerintahan. Seyogyanya, pemerintah daerah, kecamatan dan nagari dalam membuat kebijakan atau program bagi masyarakat, musti melibatkan niniak mamak sebagai pemimpin kaum. Sebab, apabila jajaran pemerintah, tidak bersinergi dengan pemangku adat maka, pemerintah itu cenderung gagal," kata Ferizal.

Seperti halnya dalam penetapan peraturan daerah atau peraturan nagari, lanjutnya, peran niniak-mamak selaku pemangku adat sangat dibutuhkan. Saat ini sangat banyak persoalan yang timbul di masyarakat, disebabkan karena sudah tidak diterapkannya tatanan hidup yang ber-adat di masyarakat nagari. 

Padahal, sistem adat, sudah dipakai masyarakat Minangkabau sejak ratusan tahun lamanya, sementara sistem pemerintahan baru berusia selama 70 tahun. Oleh sebab itu, akan lebih baik, apabila hukum dan sistem dibuat pada pemerintahan serta diperkuat hukum adat di suatu daerah.

Ia mencontohkan, seperti halnya persoalan tanah ulayat yang terjadi di Nagari Pilubang, serta beberapa kawasan lain yang menimbulkan konflik di tengah masyarakat dan kaum, itu disebabkan karena tidak jelasnya aturan serta penetapan batas-batas wilayah atau tanah ulayat, sehingga menimbulkan kerancuan dalam pegangan hukum.     

"Seperti halnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disana mengamanatkan jika sebuah Desa/Nagari harus mempunyai ketentuan batas wilayah. Sementara, tanah ulayat milik kaum di sebuah Desa/Nagari tidak sepenuhnya milik kaum di Desa/Nagari di tempat tinggalnya. Secara administratif pemerintahan ini sudah rancu," sebut Ferizal. (ada)

google+

linkedin