BIJAK ONLINE (LIMA PULUH KOTA)---UGM atau Universitas Gadjah Mada umumkan indeks transaparansi keuangan daerah se-Indonesia. Termasuk, indeks transparansi keuangan daerah pada 19 Kabupaten/Kota di Sumbar Limapuluh Kota nomor 2 di Sumatera, Kamis (7/9).

“Dalam kesempatan itu, UGM juga menggelar seminar nasional bertajuk, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dari WTP Menuju Pengelolaan Keuangan yang Sehat dan Transparan, “Plt Kepala Yuliasman didampingi Kabag Humas Limapuluh Kota Joni Amir diruang kerjanya, Selasa (13/9).

Dari indeks transparansi keuangan daerah 2016 yang diluncurkan UGM, diketahui Limapuluh Kota berada pada peringkat kedua dari 150-an Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera. Untuk itu, Rektor UGM Profesor Panut Mulyono memberi penghargaan buat Pemkab Limapuluh Kota.

Penghargaan itu sejatinya diterima Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi. Namun, bupati yang mengelola sendiri akun sosial-medianya ini sedang melaksanakan cuti luar negeri atas izin Mendagri dari Gubernur Sumbar, karena sedang menunaikan ibadah haji.

Lantaran Irfendi tidak bisa hadir langsung ke UGM, penghargaan untuk Limapuluh Kota, sebagai terbaik kedua indeks transparansi keuangan daerah tahun 2016 regional Sumayera, diserahakan Rektor UGM kepada. 

Ditambahkan Joni Amir, indeks Transparansi Keuangan Daerah 2016 yang diumumkan UGM pada 2017 dengan menempatkan Limapuluh Kota pada peringkat kedua dari 150-an Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Sumatera.

Itu katanya menandai bahwa Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota di bawah kepemimpinan bupati Irfendi Arbi, komit mewujudkan transparansi anggaran. “Tidak ada yang ditutup-tutupi soal anggaran di daerah ini,” jelas Joni Amir.

Peringkat kedua dalam indeks transparansi anggaran 2016 regional Sumatera yang diumumkan UGM pada 2017 ini, cukup suprise bagi Pemkab Limapuluh Kota. Sebab, pada tahun sebelumnya atau dalam indeks transpransi anggaran 2015, Limapuluh Kota baru berada pada peringkat 90-an di Sumatera.

“Limapuluh Kota naik puluhan anak tangga. Ini semakin membangggakan kita dan patut disyukuri bersama, karena indikator yang digunakan UGM tahun ini juga bertambah. Ada 29 indikator yang digunakan. Agak banyak dari indikator yang dipakai BPK. Dan Alhamdulillah, kita nomor 2 di Sumatera,”terang Joni Amir.

Joni Amir menambahkan, penghargaan dari lembaga independen, apalagi dari perguruan tinggi yang jernih dalam melihat persoalan, semakin meneguhkan komitmen Pemkab Limapuluh Kota dalam mewujudkan transparansi anggaran.

Hal demikian, sekaligus kian memperkokoh komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Sebagaimana juga itu sudah menjadi nota kesepahaman bersama Bupati Irfendi Arbi dengan KPK.

Sebelum menerima penghargaan indeks transparansi keuangan daerah dari UGM, Pemkab Limapuluh Kota di bawah kepemimpinan Bupati Irfendi Arbi, dua tahun berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI perwakilan Sumbar.

Sepanjang sejarah Limapuluh Kota, baru dua kali, BPK memberikan opini WTP atas laporan pengelolaan keuangan daerah ini. Yakni, LKPD 2016 dan LKPD 2017. Dan kedua-duanya, didapat pada masa kepemimpinan Bupati Irfendi Arbi.

Sebelum dua kali mendapat opini WTP dari BPK-RI, Irfendi juga mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Mantan Direktur IMF itu memberi penghargaan kepada Irfendi Arbi karena laporan keuangan Pemkab Limapuluh Kota tahun 2015 yang dikerjakan pada 2016, sangat baik sekali.

“Bahkan laporan tersebut, dinilai telah mencapai standar tertinggi dalam akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, “terang Joni Amir. (ada)

google+

linkedin