BIJAK ONLINE (JAKARTA)-Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) kini telah  mulai bersuara lantang diparlemen, dalam acara Rembuk Nasional DPD-RI "Harmonisasi Legislasi Nasional dan Legislasi Daerah" yang kegiatannya diselenggarakan, di Gedung Nusantara IV Jakarta, Rabu, 18 Oktober 2017.

Hasilnya, DPD RI telah melahirkan beberapa komitmen yang dianggap strategis untuk masalah perda, seperti  formulasi untuk memperkuat legislasi dalam konteks negara hukum dan kesatuan, sera mendorong Kemendagri dan Kemenkumham membantu daerah merancang perda,  agar mempunyai produk yang lebih baik, serta mengusulkan kepada DPR RI dalam rangka Amandemen Undang-Undang MD3 untuk memasukkan pasal terkait keikutsertaan 4 (empat) Anggota DPD RI dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah.

"Jangan sampai produk perda yang dibiayai oleh rakyat digugat rakyat sendiri karena merugikan," kata H. Nofi Candra, SE , Anggota DPD RI via selullarnya, Kamis, 19 Oktober 2017.

Menurut Novi Chandra, perlu ruang konsultasi bersama untuk mengharmonisasikan aturan-aturan daerah dengan nasional, dan sedapat mungkin produk peraturan yang dibuat menjadi dekat dengan rakyat dan daerah, DPD mengusulkan DPRD yang akan membuat perda dapat melibatkan DPD untuk berjuang dan ketika berkonsultasi dengan Kementerian Hukum dan HAM sekaligus mengawal perda tersebut.

Senator RI asal pemilihan Sumatera Barat yang juga Wakil ketua PPUU DPD RI Nofi Candra, SE berharap dukungan penuh dari DPRD seluruh Indonesia agar acara ini bisa dilaksanakan secara rutin dan melahirkan sebuah komitmen bersama untuk kemajuan daerah melalui perda yang baik

Kemudian, kata Novi CHandea, untuk merealisasikan komitmen bersama dalam melahirkan perda yang baik ini, langkah yang paling tepat adalah dengan dibentuknya sebuah wadah konsultasi antara pusat dan daerah."Tujuannya, agar  kedepan perda yang dilahirkan tidak bertentangan dengan UU yangg menaungi perda tersebut serta mengusulkan sebuah Undang-Undang agar Perda yang akan dibuat ada payung hukumnya, " tambahnya.

Sebagai contoh, kata Novi lagi, seperti dalam acara kemarin ada yang mengusulkan tentang UU ekonomi kreatif yang sebenarnya telah selesai dibahas di DPD-RI, tapi belum di sahkan oleh DPR-RI.(Risko Mardianto)

google+

linkedin