BIJAK ONLINE (PAINAN)-Penyidik dari Mabes Polri serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunda pemeriksaan Wakil Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Rusma Yul Anwar.

Penasehat Hukum Rusma Yul Anwar, Martri Gilang Rosadi, mengungkapkan, pemundaan penyidikkan, mengingat kondisi yang kurang kondusif.

Sebab, sejak dua hari terakhir Kamis 16-17 November 2017 massa pendukung terus mempertahankan agar wakil bupati itu diperiksa di rumah dinas saja.

"Dipending dulu. Itu juga sesuai dalam pasal 113 KUHP. Tapi pada prinsipnya Pak Rusma mau diperiksa," kata Martri pada wartawan di Mako Polres Pesisir Selatan, Painan, Jumat (17/).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Rusma Yul Anwar sebagai tersangka dalam kasus perusakan hutan bakau di Kawasan Wisata Bahari (KWBT) Mandeh.

Ia disangkakan telah melanggar Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 98 dan 109.

Menurutnya, massa pendukung Rusma tidak menginginkan pemeriksaan dilakukan di Jakarta ataupun di Mako Polres Pesisir Selatan.

Sebab, mereka khawatir, jika pemeriksaan di luar rumah dinas, mantan Kepala Dinas Pendidikan itu bakal langsung ditahan.

Namun lebih dari itu, lanjut Martri, pihaknya melihat terdapat sejumlah kejanggalan terkait pemeriksaan wakil bupati itu.

Pertama, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) diberikan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP). 

Padahal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pemanggilan dilakukan penyidik, bukan Sat Pol PP. Karena Sat Pol PP tidak mempunyai kewenangan dalam hal ini.

Kedua, penetapan Rusma Yul Anwar sebagai tersangka tidak melaluo surat penetapan. Bahkan, ia mengaku kliennya belum pernah menerima surat tersebut.

"Jadi, kami berfikir segala proses dalam kasus ini seakan dipaksakan. Padahal klien kami sedang sakit," sebutnya.

Kendati demikian, bersalah atau tidak Rusma Yul Anwar harus dinuktikan melalui persidangan.

Ia menambahkan, saat ini status sebagai tersangka itu baru sekedar sangkaan. "Nanti biar majelis hakim saja yang membuktikan," ucapnya.

Sementara, Kepela Kepolisian Polres Pesisir Selatan, AKBP. Fery Herlambang menyampaikan dalam hal ini pihaknya hanya sebagai fasilitator dan mediator semata. "Kalau kondisi, saya jamin aman. Ini bukan upaya pejemputan paksa, tapi hanya pemeriksaan. Kalau personel saya di sini siap untuk mengantisipasinya," tegas Kapolres. (Teddy Setiawan)

google+

linkedin