BIJAK ONLINE (PAINAN) - Berbagai pihak terus membicarakan bengkalai pembangunan gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Tak hanya dari masyarakat, kali ini Anggota DPR-RI Darizal Basir pun turut bertanya soal mangkraknya proyek senilai Rp 99 miliar itu.

"Kita setuju dengan pembangunan rumah sakit. Tapi kok harus di atas bukit. Apa tidak ada dataran di sini. Sekarang jadi bermasalah, kan?," kata dia pada wartawan di Painan baru-baru ini.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada 2015 membangun gedung baru RSUD di kawasan Bukit Kambing, Kenagarian Painan Selatan.

Pembangunan dilakukan melalui pinjaman daerah pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) senilai Rp99 miliar.

Dalam perjanjian pinjaman berjangka waktu (tenor) lima tahun itu, daerah diwajibkan membayar bunga sekaligus pokok pinjaman sebesar Rp28 miliar setiap tahunnya.

Hingga kini, kegiatan pembangunan telah mencapai 85 persen. Namun, kegiatan itu kini terhenti, karena tidak adanya kejelasan soal dokumen Amdal.

"Sementara daerah terus bayar cicilan dan bunga. Itu sama buang-buang anggaran, di tengah terbatasnya APBD," ungkap politisi Partai Demokrat itu.

Selain lokasi yang tidak masuk akal, lanjut Darizal, daerah tidak perlu melakukan pinjaman pada PIP. 

Pembangunan seharusnya bisa dialokasikan dari APBD secara bertahap setiap tahun. Sebab, kegiatan dilakukan lebih dari tahun. 

"Jadi kenapa harus dipaksakan ke PIP? Nah, ini yang harus sama-sama kita pertanyakan. Saya khawatir APBD habis untuk bayar utang" ujar mantan Bupati Pesisir Selatan selama dua periode itu.

Dihubungi secara terpisah, Ketua DPRD Pesisir Selatan, Dedi Rahmanto Putera mengakui, cicilan pada PIP merupakan beban pada APBD. 

Untuk itu, ia meminta pada pemerintah daerah agar segera menuntaskan seluruh persoalan yang jadi penghalang kelanjutan pembangunan rumah sakit itu.

Sebab, jika tidak, legislatif telah sepakat tidak akan mengalokasikan lagi dana APBD untuk pembayaran cicilan beserta bunga pinjaman lagi.

"Kami akan minta penjelasan juga pada pemerintah daerah. Jangan alasannya hanya karena ini, karena itu saja. Harus jelas pokok perosalannya," tegas dia.

Bukan hanya meminta penjelasan pada pemerintah daeraj semata, DPRD juga meminta pihak-pihak yang berkompeten untuk melakukan audit, mulai proses pinjaman, pengadaan lahan hingga pengerjaan.

Namun, jika tidak ada titik temu, pihaknya bakal meminta Kementerian Dalam Negeri (Kendagri) dan Kementerian Keungan untuk menyelesaikannya.

"Semua pihak tentu sepakat, jika masalah ini segera dituntaskan. Jangan sampai ini nanti menjadi bom waktu," tutup politisi Partai Golkar itu. (Teddy Setiawan)

google+

linkedin