TABLOIDBIJAK.COM (Padang Pariaman)—Wakil Bupati Padang Suahtri Bur, SE, MM lakukan penanda Naskah Pedoman Kerja tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasaalahan Dana Desa, antara Bupati Padang Pariaman dengan Kapolres Padang Pariaman, AKBP Eri Dwi Hariyanto, S.I.K dan Kapolres Kota Pariaman, AKBP Bagus Surapratomo Oktobrianto, Rabu (8/11/2017) di Hall  IKK Padang Pariaman Parit Malintang. 

Disamping itu juga diadakan Sosialisasi Nota Kesepakatan Tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasaalahan Dana Desa, dengan Nara Sumber Kastreksrim Polres Padang Pariaman, Kapolres Kota Pariaman dan Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, SE, MM.

Suhatri Bur, mengatakan, Nota Kesepahaman ini dilaksanakan, menindalanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 05/M-DPDTT/KB/X/2017, Nomor 193/7621/SJ, Nomor B/82/X/2017, tanggal 20 Oktober 2017, tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasaalahan Dana Desa. 

Sosialisasi dan Penandatanganan ini, dihadiri Kepala OPD, Kepala Kantor/Bagian, Camat, Wali Nagari, Bamus dan Tenaga Profesional P3MD se Kabupaten Padang Pariaman. 

Menurut  Suhatri Bur, Wali Nagari sebagai pelaksana Pemerintahan Nagari yang menerima Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Nagari (ADN) yang jumlahnya hampir Rp. 2 miliar setiap nagari, tidak perlu cemas dan takut dengan banyaknya pengawasan dari penegak hukum, karena semuanya itu bertujuan untuk menekan terjadinya penyimpangan dan penyalah gunaan pemakaian dana tersebut.

“Ambil saja positifnya dan jauhkan negatifnya, artinya dengan banyaknya pengawasan, tentu kita dalam bekerja akan lebih berhati-hati dan tidak bisa berbuat semau gue dan setiap yang kita lakukan harus mengacu kepada peraturan dan petunjuk, seperti UUD dan Peraturan Bupati,” ujar Suhatri Bur.

Ditambahkan Suhatri Bur, untuk pemakaian dana, baik Dana Desa (DD) ataupun Alokasi Dana Nagari (ADN) wali nagari harus berpedoman kepada UUD dan Peraturan Bupati (Perbub) dalam membelanjakan dana, baik untuk fisik atau pun non fisik.

Begitu pula dengan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari, sebagai pengawas juga harus selektif dalam mengsahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari. Kemudian jangan ada antara Bamus dengan Wali Nagari saling gontok-gontokan, artinya saling lapor melapor, karena akan mengganggu jalannya pembangunan. “Antara Bamus dan Wali Nagari, harus bisa sejalan dan selangkah, artinya satu persepsi di dalam memajukan pembangunan dalam nagari masing-masing,” tutur Suhatri Bur menimpali.

Wali Nagari Koto Baru Kecamatan Padang Sago, H. Zul Hendrayani ketika diminta komentarnya, mengatakan, dengan banyaknya  pengawasan dari pihak penegak hukum yang sengaja dibentuk Pemerintah untuk mengawasi Pemerintahan Nagari terhadap dana yang diturunkan ke bawah, bisa mengganggu jalannya pembangunan. 

Dikatakan, beberapa waktu lalu telah ada pula MoU dengan pihak Kejaksaan Negeri Pariaman antara Pemda Padang Pariaman, juga dalam hal Pengawasan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Nagari (ADN), kini ada lagi dengan pihak Kepolisian.  “Seolah-olah wali nagari ini lebih berbahaya dari Teroris,” ujar Zul Hendrayani. (amir)

google+

linkedin