BIJAK ONLINE (PAYAKUMBUH)---Walikota Payakumbuh diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Yoherman, mengatakan, hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi perlu disampaikan ketengah masyarakat.

“Sesuai amanat Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tidak hanya dilakukan pemerintah namun secara bersama, baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, “ujar Yoherman ketika membuka acara sosialiasasi hak-hak anak di Ballroom Hotel Kolivera III Kelurahan Sicincin Payakumbuh Timur, Kamis (9/11).

Kegiatan tersebut digelar Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI) bekerjasama dengan pemerintah kota Payakumbuh melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

“Untuk itu, terimakasih kepada Kementrian PPPA RI yang sudah berkolaborasi bersama pemerintah kota Payakumbuh melalui DP3AP2KB dalam menggelar kegiatan ini, hak dan perlindungan anak benar-benar terjamin, ” ujar Yoherman.

Selain dihadiri Walikota Payakumbuh diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Yoherman juga terlihat Staf Khusus Menteri PPPA RI,  Al Baid Fikri Dt. Langka Budi, Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak KPPPA RI, Rini Handayani, Kepala DP3AP2KB, Syahnadel Khairi, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh adat, tokoh agama, media massa dan lembaga masyarakat di kota Payakumbuh.

Melalui kegiatan ini kami harapkan semua pihak mempunyai komitmen yang kuat untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak, perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan. 

“Semoga program dan kegiatan ini berjalan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak di kota Payakumbuh, “harap Yoherman.

Sementara itu, Syahnadel Khairi selaku kepala Dinas DP3AP2KB menyebutkan, peserta kegiatan sosialisasi ini berjumlah 100 orang yang terdiri dari beberapa unsur yaitu, unsur OPD, Camat dan Badan Narkotika Nasional, TP PKK, GOW, Kalapas Perempuan dan Anak, Kepala kankemenag, PA, Majelis Ulama Indonesia, Ketua KAN, Ketua LPM, Lembaga kerapatan alam adat minangkabau (LKAAM), KAN, Bundo Kanduang, media massa dan unsur dari lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)  se kota Payakumbuh. (ada)

google+

linkedin