BIJAK ONLINE (Painan)-Salah satu faktor utama terhambatnya pembangunan di suatu daerah tak lepas dari tidak harmonisnya hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pengamat Politik Universitas Andalas (Unand), Asrinaldi menyampaikan, konflik yang terjadi membuat para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi ragu dalam bekerja.

"Keadaan itu hampir terjadi pada kabupaten/kota yang kepala daerah dan wakil kepala daerahnya tidak akur. Karena keduanya adalah pimpinan mereka," kata dia di Painan, Selasa (7/11).

Berdasarkan pantauan pria yang juga menjabat sebagai Ketua Program Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unand itu, di Sumatera Barat terdapat sejumlah kabupaten/kota yang pimpinannya tidak sejalan.

Adapun beberapa diantaranya adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten 50 Kota, Kota Padang Panjang dan Kota Padang.

Untuk itu, lanjutnya, gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah harus segera memanggil kepala daerah yang memiliki konflik dengan wakilnya.

"Karena sesuai dengan azaz dekonsentrasi yang dimiliki gubernur. Sebab di balik ketidak akuran itu, yang rugi adalah masyarakat setempat," ujarnya.

Namun, jika tidak bisa diselesaikan, gubernur bisa memberikan sanksi berupa pemangkasan atau penundaan pemberian dana hibah ke kabupaten/kota tersebut.

Ia menilai, sebagian besar pertentangan yang terjadi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dikarenakan kesalahan komunikasi.

Kemudian, tidak sesuainya kesepakatan ketika awal berpasangan dengan kondisi setelah ditetapkan sebagai pemenang.

"Idealnya menurut saya, tidak ada wakil bupati/walikota yang melawan pada bupati/walikotanya," sebut Asrinaldi.

Dihubungi secara terpisah, Ketua DPRDPesisir  Selatan, Dedi Rahmanto Putera menyampaikan sebenarnya tidak ada konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Namun, yang terjadi hanyalah perbedaan pendapat. Idealnya, bupati dan wakil bupati harus kembali pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD).

Sebab, RPJMD merupakan amanah yang diberikan rakyat pada mereka. "Jadi, jangan sampai amanah rakyat itu terabaikan," ucap politisi Partai Golkar itu.

Kendati demikian, dirinya juga tidak minimnya target pencapaian RPJMD pemerintah daerah. Hal itu lebih kepada belum matangnya pengorganisasian dan perencanaan pembangunan yang disusun Organisasi Perangkat Daeraj (OPD).

Ia berharap, adanya evaluasi dari semua pihak, utamanya kepala daerah terkait kinerja OPD yang lamban. "Ini salah satu dampaknya. Logikanya, kalau di hulu keruh, hilirnya juga pasti keruh," tutup Dedi. (Teddy Setiawan)

google+

linkedin