BIJAK ONLINE (PAINAN) - Pada 2018, alokasi belanja pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat anjlok hingga 50 persen.

Dalam nota pengantar APBD yang diajukan pada DPRD, jatah belanja modal barang dan jasa hanya Rp300 miliar atau lebih kecil dari periode 2017 yang mencapai Rp 600 miliar lebih.

Ketua DPRD, Dedi Rahmanto Putera mengungkapkan, turunnya plafon belanja modal barang dan jasa itu dipastikan bakal berdampak negatif pada pembangunan daerah.

"Saya pikir ini adalah sesuatu yang aneh. Ketika daerah harus memacu ketertinggalan, jatah dana pembangunan justeru turun," ungkapnya pada Bijak Online di Painan, Rabu (8/11).

Berdasarkan informasi dari DPRD Pesisir Selatan, sepanjang 2018 pemerintah daerah hanya mengalokasikan Rp300 miliar untuk belanja pembangunan.

Angka itu menciut hingga 50 persen dari alokasi periode tahun anggaran 2017 yang mencapai Rp 600 miliar lebih.

Padahal, lanjut politisi Partai Golkar itu, alokasi anggaran pembangunan di setiap daerah mengalami kenaikkan, sesuai dengan kapasitas fiskal daerah itu sendiri.

Sebab, belanja modal barang dan jasa pemerintah sangat menentukan laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Apalagi, Pesisir Selatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mematok pertumbuhan ekonomi di atas enam persen."Tentu target pertumbuhan sangat sulit dicapai. Selama ini salah satu utama penopang utama pertumbuhan adalah belanja pemerintah," terangnya.

Saat ini, DPRD mensinyalir penurunan berkaitan dengan sistem tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbasis kinerja mulai tahun depan.

Sistem tersebut secara otomatis menambah porsi belanja pegawai hingga Rp70 miliar. Selain itu, adanya informasi pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Untuk itu, ia menegaskan, sebelum sampai pada panitia anggaran, tiap fraksi alan melakukan hearing dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam hearing, DPRD akan meminta penjelasan soal anjloknya porsi anggaran belanja pembangunan. Kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar).

"Harus ada alasan yang masuk akal dari pihak eksekutif (pemerintah daerah). Jika tidak, maka kita tentu semakin ketinggalan dari daerah lain di provinsi ini," ulasnya. (Teddy Setiadi)

google+

linkedin