BIJAK ONLINE (PAINAN) - Rendahnya partisipasi pemilih di Sumatera Barat pada pemilihan umum (Pemilu), tak lepas dari minimnya sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU-D).


Pengamat Politik Universitas Andalas (Unand), Asrinaldi mengungkapkan, selama ini KPU sebagai penyelenggara hanya disibukkan dengan tahapan Pemilu. 


"Seharusnya yang lebih penting itu adalah sosialisasi. Kalau soal tahapan itu sebenarnya normatif saja," ungkapnya di sela-sela diskusi publik 'Membumikan Pancasila, Memperkokoh Persatuan dan Merawat Kebhinekaan," di Painan, Sabtu (4/11). 


Dalam acara tersebut juga hadir sebagai pembicara, Anggota Komisi I DPR-RI, Darizal Basir, Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), Gun Gun Siswanto.


Direktur Pengelola Media Kemenkominfo, Sunaryo. Diskusi juga dihadiri Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan, Junaedi dan sejumlah pemuda serya tokoh masyarakat di Pesisir Selatan.


Apalagi, lanjut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Program Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unand itu, sistem pemilihan pada nanti berbeda dengan yang sebelumnya.


Pada 2019, pemilihan anggota legislatif, presiden dan kepala daerah dilakukan secara serentak. Untuk calon legislatif hanya terdapat nama di surat suara. 


"Ini tentu sangat rawan dengan kesalahan. Akibatnya berdampak pada suara tidak sah. Nah ini yang harus disosialisaikan seharusnya," tegasnya.


Selain minimnya sosialisasi, tidak tercapainya tingkat partisipasi di ajang pesta demokrasi akbar lima tahunan itu dikarenakan ketidakpuasan masyarakat terhadap wakil rakyat yang dipilihnya.


Sebagai contoh, ulasnya, adanya sejumlah anggota parlemen yang tersandung masalah korupsi, narkoba dan berbagai persoalan hukum lainnya.


Kemudian, tidak terwujudnya janji-janji politik dari para politisi pada saat kampanye. "Nah, akhirnya masyarakat pemilih menjadi apatis. Mereka berprinsip, memilih atau tidak, nasib kita akan begini juga," terangnya.


Untuk itu, ia berharap KPU-D Sumatera Barat untuk lebih menggiatkan sosialisasi pemilihan lebih dini. Kemudian, meminta partai politik agar lebih selektif dalam memilih personal yang akan dijadikan calon anggota legislatif.


Menurutnya, jika partai politik benar-benar memilih calon yang diaukai masyarakat, ia optimis bakal mendongkrak angka partisipai pemilih. 


"Sudahlah, partai politik jangan lagi memilih bakal calon yang bermasalah. Tak hanya merugikan partai semata, tapi masyarakat secara umum juga dirugikan jika dia terpilih nanti," sebutnya.


Berdasarkan data KPU-D Sumatera Barat, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 hanya 75,11 persen. Angka itu lebih rendah dari yang ditargetkan secara nasional, yakni 77 persen. (Teddy Setiawan)

google+

linkedin