BIJAK ONLINE (PAINAN) - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat bakal melakukan revisi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Yozki Wandri, mengungkapkan ada beberapa alasan pemerintah daerah terkait dengan revisi yang dilakukan kali ini.

"Pertama tentu guna menyesuaikan dengan kondisi kekinian seperti regulasi atau berbagai peraturan baru, baik pusat maupun daerah," ungkapnya pada Bijak Online di Painan, Rabu (8/11).

Sebab, dalam RPJMD yang telah disusun sebelumnya, terdapat sejumlah indikator-indikator kinerja sudah tidak sesuai lagi dengan aejumlah aturan baru, utamanya menyangkut urusan pembangunan.

Alasan kedua, pemerintah daerah dalam hal ini berencana merubah target-target lama yang sasaran pencapaiannya tidak begitu kuat.

Faktor yang ketiga, menyelaraskan seluruh target yang dianggap terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dengan demikian, target capaian pada RPJMD Pessel hingga 2021 menjadi lebih terukur.

"Ini supaya rencana pembangunan yang disusun setiap tahunnya pun menjadi lebih jelas. Kalau angka atau jumlah pembanguman tidak kita rubah" terangnya.

Saat ini, lanjut mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan itu, progres dari revisi tersebut masih dibahas pada tingkat tim penyusun.

Setelah itu, pihaknya bakal melakukan uji publik terhadap berbagai indikator yang telah dirubah. Kemudian selanjutnya baru diajukan pada dewan untuk dilakukan pembahasan secara bersama.

Untuk itu, ia berharap agar revisi tersebut bisa mendapatkan pengesahan pihak legislatif, paling lama hingga penghujung 2017.

Dengan demikian, target-target indikator pembangunan yang terdapat dalam revisi itu pun dapat segera diwujudkan melalui masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sementara, Ketua DPRD, Dedi Rahmanto Putera menyampaikan perubahan target-target dalam RPJMD tersebut merupakan sesuatu yang wajar dilakukan.

Pada prinsipnya, rencana pembangunan yang dituangkan pemerintah daerah dalam RPJMD 2016-2021 sudah baik dan bersifat membangun.

Kendati demikian realisasi dari perencanaan itu memang belum sepenuhnya tercapai. Hal itu dipengaruhi dari lemahnya pengorganisasian perangkat daerah.

"Nah, ini seharusnya yang jadi perhatian utama dari Bupati Hendrajoni dan Wakil Bupati Rusma Yul Anwar," tutupnya. (Teddy Setiawan)

Pada 2018, Belanja Pembangunan Pessel Anjlok 50 Persen 

BIJAK ONLINE (PAINAN) -  Dalam nota pengantar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018, alokasi belanja pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat anjlok hingga 50 persen dari periode 2017.

Ketua DPRD, Dedi Rahmanto Putera mengatakan, turunnya plafon belanja modal barang dan jasa itu dipastikan bakal berdampak negatif pada pembangunan daerah. 

"Saya pikir ini adalah sesuatu yang aneh. Ketika daerah harus memacu ketertinggalan, jatah dana pembangunan justeru turun" ungkapnya pada Bijak Online di Painan, Rabu (8/11).

Berdasarkan informasi dari DPRD Pesisir Selatan, sepanjang 2018 pemerintah daerah hanya mengalokasikan Rp300 miliar untuk belanja pembangunan.

Angka itu menciut hingga 50 persen dari alokasi periode tahun anggaran 2017 yang mencapai Rp600 miliar lebih.

Padahal, lanjut politisi Partai Golkar itu, alokasi anggaran pembangunan di setiap daerah mengalami kenaikkan, sesuai dengan kapasitas fiskal daerah itu sendiri.

Sebab, belanja modal barang dan jasa pemerintah sangat menentukan laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Apalagi, Pesisir Selatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mematok pertumbuhan ekonomi di atas enam persen.

"Tentu target pertumbuhan sangat sulit dicapai. Selama ini salah satu utama penopang utama pertumbuhan adalah belanja pemerintah," terangnya.

Saat ini, DPRD mensinyalir penurunan berkaitan dengan sistem tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbasis kinerja mulai tahun depan.

Sistem tersebut secara otomatis menambah porsi belanja pegawai hingga Rp70 miliar. Selain itu, adanya informasi pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Untuk itu, ia menegaskan, sebelum sampai pada panitia anggaran, tiap fraksi alan melakukan hearing dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam hearing, DPRD akan meminta penjelasan soal anjloknya porsi anggaran belanja pembangunan. Kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar).

"Harus ada alasan yang masuk akal dari pihak eksekutif (pemerintah daerah). Jika tidak, maka kita tentu semakin ketinggalan dari daerah lain di provinsi ini," tutupnya. (Teddy Setiawan)

google+

linkedin