BIJAK ONLINE (PAINAN) - Upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat mengurangi angka pengangguran tidak sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans), Siribidin Masrul mengungkapkan belum tercapainya target tersebut disebabkan beberapa faktor seperti terbatasnya anggaran pelatihan untuk angkatan kerja yang belum memiliki keterampilan.

"Tahun ini dari APBD hanya ada tiga paket pelatihan. Turun dari tahun lalu yang sebanyak tujuh paket. Ini berbanding terbalik dengan jumlah angkatan kerja yang terus bertambah tiap tahun," ungkapnya pada Bijak Online di Painan belum lama ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencana Tenaha Kerja Daerah mencatat, tingkat pengangguran di Pesisir Selatan pada 2015 mencapai 11,69 persen dari total angkatan kerja.

Kemudian turun sebesar 0,50 persen pada 2016, menjadi 11,22 persen. Penurunan itu lebih rendah target RPJMD yang mematok tingkat pengangguran pada periode tersebut hanya 9,58 persen

Ia melanjutkan, selain faktor anggaran yang relatif kecil, persoalan lain yang tak kalah penting adalah minimnya ketersediaan lapangan usaha berskala besar di kabupaten ini.

Sebagian besar atau lebih dari 95 persen lapangan usaha baru berskala mikro kecil dan menengah, sehingga tidak banyak menyerap tenaga kerja.

"Kalau yang bisa dikatakan berskala besar itu itu di Pesisir Selatan mungkin hanya PT Incasi Raya yang bergerak di bidang perkebunan," ujarnya.

Kendati demikian, ulasnya, selain memberikan paket-paket pelatihan, pemerintah daerah terus  melakukan berbagai terobosan dalam menekan angka pengangguran.

Upaya tersebut antara lain memfasilitasi angkatan kerja pada perusahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Memfasilitasi para pencari kerja dengan informasi lowongan kerja online. Kemudian menjalin kerjasama pertukaran tenaga kerja dengan negara di Asia seperti Jepang, Korea dan Malaysia.

Bahkan, pada 2017 tercatat telah sebanyak 117 tenaga kerja Pesisir Selatan yang ditempatkan di Malaysia. "Ke Jepang belum ada. Testnya terlalu berat. Sama seperti latihan TNI," terangnya.

Dihubungi secara terpisah, Ketua DPRD, Dedi Rahmanto Putera menyatakan persoalan jumlah pengangguran di daerah ini merupakan persoalan klasik yang hingga kini masih berlanjut.

Ia menegaskan, pemerintah daerah melalui Disnakertrans harus meningkatkan kinerjanya dalam upaya menekan angka pengangguran di daerah ini. 

Target penurunan yang dipatok hendaknya mempertimbangkan jumlah tamatan SLTA di setiap tahunnya. "Jumlahnya mencapai ribuan orang. Jadi, parameter atau angkayang dipatok itu bisa lebih terukur," tegasnya. (Teddy Setiawan)

google+

linkedin