BIJAK ONLINE (Pesisir Selatan)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Selatan meminta pemerintah kabupaten untuk melindungi investasi para investor dengan regulasi.

Ketua DPRD Dedi Rahmanto Putera mengungkapkan kegamangan investor untuk masuk ke sektor pariwisata tentu tak lepas dari kepastian hukum.

"Mereka para investor tentu tak mau terjebak dengan berbagai kasus seperti lingkungan hidup," ungkapnya pada Bijak Online di Painan, Selasa (12/12).

Seperti diberitakan Bijak Online pada 11 Desember 2017, sektor pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat belum diminati investor.

Sementara pariwisata merupakan sektor yang digadang-gadang yang mampu mendongkrak investasi dan perekonomian daerah.

Bahkan, Kawasan Wisata Bahari Terpadu (KWBT) Mandeh menerima Anugerah Pariwisata Indonesia (API) dari Kementerian Pariwisata, dengan kategori Surga Tersembunyi."Semoga nanti KWBT Mandeh tidak menjadi 'surga tersembunyi' lagi. Jadi, bisa menarik minat investasi ke kawasan itu," tuturnya.

Selain regulasi, lanjut politisi Partai Golkar itu, pemerintah kabupaten hendaknya mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan itu.

Dengan demikian, kian memperkuat minat investor untuk membenamkan investasinya di destinasi wisata yang diresmikan langsung Presiden Joko Widodo itu.

Sementara, Kepala Bidang Penanaman Modal DPMP2TSP, Herman mengakui Pesisir Selatan belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Perizinan.

Menurutnya, saat ini pemerintah daerah tengah menyiapkan draft terkait regulasi tersebut. 

"Saat ini telah sampai pada naskah akademik untuk dibahas pada sidang di 2018 mendatang," tutupnya. (Teddy Setiawan).

google+

linkedin