Teks foto: Pihak KLHK tengah menyerahkan berkas pada Hakim Ketua, Muhammad Hibrian pada sidang pra-peradilan, Selasa (12/12).

BIJAK ONLINE (PAINAN)-Sidang pra peradilan penetapan Wakil Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Rusma Yul Anwar sebagai tersangka dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) soal rusaknya hutan mangrove di kawasan Mandeh kembali ditunda.

Hakim Ketua Muhammad Hibrian menyampaikan penundaan dikarenakan adanya sejumlah berkas dari kedu pihak yang belum lengkap.

"Sidang ditunda. Kita lanjutkan besok (Rabu, 13 Desember 2017-red). Saya harap besok sudah siap, ya. Karena sidang ini adalah sidang maraton," tegasnya ketika menyatakan penundaan persidangan di Painan, Selasa (12/12).

Penundaan ini merupakan yang kedua kalinya. Awalnya, sidang dengan agenda penyerahan berkas dari termohon, sekaligus replik dan duplik yang dijadwalkan pada Senin 11 Desember juga tertunda.

Sesuai jadwal, seharusnya sidang kali ini sudah menghadirkan para saksi. Sedangkan putusan dijadwalkan bakal dibacakan pada Jumat 15 Desember 2017.

Pada kesemparan itu, ketika ditanyai hakim terkait saksi, Kasubdit KLHK Shaifuddin Akbar pihaknya tidak akan menghadirkan saksi.

Sebab, dalam berkas-berkas yang diberikan pengadilan telah memuat cukup bukti, sehingga tidak perlu menghadirkan saksi.

"Karena dari penyidik kita telah banyak bukti," ungkapnya ketika didampingi Kasubag Hukum Sekretariat Jenderal (Setditjen) KLHK, Marinus Pasassung. 

Ia menyatakan, pihaknya optimis dan mengaku siap menghadapi sejumlah gugatan yang diajukan oleh pemohon. 

Menurutnya, mulai proses penyelidikan, penyidikan hingga ditetapkannya Rusma sebagai tersangka sudah melalui aturan dan prosedur hukum yang berlaku.

Bahkan, ia menegaskan KLHK hanyaenjalankan tugas sesuai peraturan dan hukum yang berlaku.

"Dan, dalam hal ini, kami tidak memihak kepada siapapun. Semuanya berjalan sesuai mekanisme yang ada," ujarnya.

Sebelumnya Penasehat Hukum (PH) Wabul Rusma Yul Anwar, Martri Gilang Rosadi mengatakan, penetapan kliennya sebagai tersangka kasus perusakan di kawasan Mandeh, dinilai cacat hukum. Menurutnya, ada sejumlah kejanggalan yang dipaksakan dalam penetapan Wabup Rusma Yul Anwar sebagai tersangka.

"Seperti tidak adanya surat penetapan tersangka, melainkan hanya sebatas surat pemberitahuan saja. Dan yang paling krusial adalah penyitaan barang bukti tanpa adanya surat resmi dari pengadilan setempat. Padahal dalam aturannya harus ada," sebutnya pada Haluan usai persidangan.

Lebih lanjut kata dia, Penyidik KLHK menetapkan Rusma Yul Anwar sebagai tersangka, terkesan bermuatan politik dan sarat dengan kepentingan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam prosesnya, Pemkab Pessel memberikan fasilitas kepada KLHK berupa mobil dinas dalam proses penyelidikan dan penyidikan dilapangan. 

Tak hanya itu, KLHK terkesan tebang pilih dalam melihat kasus perusakan hutan mangrove yang terjadi di kawasan Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan. Padahal, hal serupa juga dilakukan Dinas PU Kabupaten Pesisir Selatan ketika membuka jalan baru di Mandeh.

"Bahkan, penetapan klien kami sebagai tersangka seakan tergesa-gesa. Sebenarnya Pak Rusma sudah memesan bibit mangrove untuk mengganti sejumlah kerusakan tersebut," tutupnya. (Teddy Setiawan)


google+

linkedin