Teks foto: Pakar Hukum Pidana Unand, Ismanyah pakai baju batik ketika memasuki ruang sidang pada pra peradilan Wakil Bupati Pessel di Pengadilan Negeri Painan, Kamis 14 Desember 2017.

BIJAK ONLINE (PAINAN)-Pakar Hukum Pidana Universitas Andalas (Unand), Ismansyah mengungkapkan, perbedaan pendapat tidak masalah dalam sidang pra-peradilan.

"Itu biasa. Nggak jadi masalah," ujarnya pada wartawan usai memberikan keterangan sebagai saksi ahli pada sidang pra-peradilan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Rusma Yul Anwar di Pengadilan Negeri Painan, kamis (14/12).

Ia menerangkan, terhadap benda tidak bergerak, harus menyertakan surat izin dari pengadilan setempat.

Namun, dalam keadaan mendesak dan tanpa izin pengadilan, penyidik boleh menyita barang bukti yang sifatnya bergerak.

Menurut hematnya, benda bergerak itu tidak hanya mobil, tapi juga bisa berupa zat cair. Sebab, bentuk dan warna pada benda seperti air dan minyak bisa berubah dengan seketika. Selain itu seperti benda-benda licin dan mudah rusak. Kemudian seperti jamur, dan uap. "Itu diatur dalam pasal 39 ayat 1 dan 2. Karenanya segera dilakukan penyitaan," jelasnya.

Sebelumnya, pada sidang pra-peradilan, Rusma Yul Anwar, Eva Achjani Zulfa menegaskan ada kelemahan dalam proses penyelidikan.

Menurut perempuan yang juga Dosen Hukum Pidana Fakuktas Hukum Universitas Indonesia (UI) itu, dalam proses penyelidikan tim penyidik sering mengabaikan sejumlah hal penting.

"Kelemahannya ada pada prosedur penyitaan. Jadi, sebetulnya prosesnya baru sampai penyelidikan dan administrasi," tegasnya pada wartawan usai memberikan keterangan pada sidang kedua pra peradilan di Painan, Rabu (13/12).

Ia mengungkapkan, sejatinya tim penyidik ketika hendak menyita barang bukti harus menyertakan surat dari pengadilan.

Namun tak jarang tim penyidik dalam melakukan proses penyelidikan mengabaikannya. Bahkan, menganggap sebagai sesuatu yang sepele.

Apalagi, ketentuan tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Kemudian, tidak adanya koordinasi tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Kepolisian terkait penyitaan barang bukti.

Padahal, di Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik PNS, untuk melakukan penyitaan barang bukti, penyidik harus bekerjasama dan berkoordinasi dengan Kepolisian. 

"Itu sebenarnya yang tidak boleh diabaikan, karena itu turunan dari KUHAP," jelasnya.

Sesuai jadwal, sidang yang dipimpin hakim tunggal Muhammad Hibrian itu bakal bakal memberikan keputusan pada Jumat 15 Desember 2017. (Teddy Setiawan)

Pakar Hukum Pidana Unamd, Ismanyah ketika memasuki ruang sidang pada pra peradilan Wakil Bupati Pessel di Pengadilan Negeri Painan, Kamis 14 Desember 2017.

google+

linkedin