Teks foto: Saksi Ahli, Eva Achjani Zulfa ketika memberikan keterangannya dalam sidang pra-peradilan Wabup Pessel di PN Painan, Rabu (13/12).

BIJAK ONLINE (PAINAN)-Pada sidang pra-peradilan Wakil Bupati Pesisir Sel-atan, Rusma Yul Anwar, saksi ahli Eva Achjani Zulfa menegaskan ada kelemahan dalam proses penyelidikan.

Menurut perempuan yang juga Dosen Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) itu, dalam proses penyelidikan tim penyidik mengabaikan sejumlah hal penting.

"Kelemahannya ada pada prosedur penyitaan. Jadi, sebetulnya prosesnya baru sampai penyelidikan dan administrasi," tegasnya pada wartawan usai memberikan keterangan pada sidang kedua pra peradilan di Painan, Rabu (13/12).

Ia mengungkapkan, sejatinya tim penyidik ketika hendak menyita barang bukti harus menyertakan surat dari pengadilan.

Namun tak jarang tim penyidik dalam melakukan proses penyelidikan mengabaikannya. Bahkan, menganggap sebagai sesuatu yang sepele.

Apalagi, ketentuan tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Kemudian, tidak adanya koordinasi tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Kepolisian terkait penyitaan barang bukti.

Padahal, di Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik PNS, untuk melakukan penyitaan barang bukti, penyidik harus bekerjasama dan berkoordinasi dengan Kepolisian. 

"Itu sebenarnya yang tidak boleh diabaikan, karena itu turunan dari KUHAP," jelasnya.

Sebelumnya, Penasehat Hukum (PH) Rusma Yul Anwar, Martri Gilang Rosadi menegaskan penetapan Wakil Bupati Pesisir Selatan (Pessel) itu sebagai tersangka soal perusakan mangrove di kawasan Mandeh cacat hukum

Pada sidang perdana pra-peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Painan pada Jumat (8/12), ia mengungkapkan terdapat sejumlah kejanggalan dan kesewenang-wenangan dalam kasus tersebut seperti tidak adanya surat penetapan tersangka.

"Namun yang paling krusial adalah penyitaan barang bukti tanpa adanya surat dari pengadilan. Dalam aturannya harus ada," ungkapnya pada Bijak Online usai persidangan.

Kemudian, lanjut Martri, terkesan bermuatan politik dan sarat dengan kepentingan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. 

Betapa tidak, pemerintah kabupaten memberikan fasilitas berupa mobil dinas pada penyidik KLHL dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

"Bahkan, penetapan tersangka kami nilai sangat tergesa-gesa. Sebenarnya Pak Rusma sudah memesan bibit mangrove untuk mengganti yang rusak," tuturnya.

Sementara, Kuasa Hukum KLHK Carles menyampaikan pihaknya siap untuk menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan Rusma Yul Anwar

Menurutnya, semua proses penyelidikan, penyidikan hingga penetapan mantan Kepala Dinas Pendidikan Pesisir Selatan itu sudah sesuai prosedur.

Bahkan, ia optimis pihaknya dapa membuktikan tidak adanya kejanggalan dalam kasus tersebut.

"Kami akan buktikan nanti. Semua jawabannya telah kami siapkan. Tunggu saja. Nanti akan kita buktikan di agenda sidang pembacaan jawaban termohon (pihak KLHK-red).

Sidang pra-peradilan kali ini adalah yang kedua, dengan agenda mendengarkan saksi dan saksi ahli.

Sesuai jadwal, sidang yang dipimpin hakim tunggal Muhammad Hibrian itu bakal bakal memberikan keputusan pada Jumat 15 Desember 2017. (Teddy Setiawan)

google+

linkedin