BIJAK ONLINE (Padang)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan refleksi pemberantasan korupsi selama tahun 2017, serta tantangan kedepan dengan memaparkan tiga  3 isu, yakni sumber daya alam, pelayanan publik dan transparansi pemerintahan daerah, penegakan hukum pemberantasan korupsi.

"Kalau kita cermati, saya pribadi melihat perjalanan 2 tahun ini saya rasakan bahwa korupsi itu terjadi di semua sektor, lini. Persoalan ini yang kadang-kadang saya fikir ini nggak mungkin kalau presiden ngak melakukan reformasi yang drastis sekali," ujar Agus Rahardjo mengambarkan pengalaman selama 2 tahun ini, di Fave Hotel, Senin, 8 Januari 2018.

Menurut Agus Rahardjo, persoalan korupsi ini  harus dengan cepat diminimalkan. Kenapa? Karena setiap orang mulai lahir hingga besar akan selalu berkutat dengan masalah-masalah korupsi.  "Ini harus didetilkan, misalnya sekolah, yang bisa disentuh KPK, modul-modul, kurikulum, mendidik guru, mendorong zona integritas. Kita tidak bisa mengubah lingkungan sekolah secara drastis," ungkapnya.

Kemudian Agus Raharjo memberikan contoh tentang prilaku guru berjualan buku di sekolah yang secara etika  tidak boleh sama sekali dan begitu juga dengan  perilaku guru yang setiap tahun piknik gratis yang dibiayai muridnya, ini kan nggak. "Tapi ada pre requisit, artinya gaji guru harus cukup. Nah, guru banyak melakukan bimbel, dan secara langsung yang memberikan nilai di sekolah kan dia," ujarnya lagi, sembari menambahkan, kalau kita terapkan yang namanya UU Korupsi di Private Sector seperti di Singapore, guru yang melakukan hal itu akan kena.

Selanjutnya Agus Rahardjo melihat banyak hal yang terjadi, ujung muaranya adalah korupsi. "Sebenarnya hHarus ada komitmen yang kuat dari pelayan negara," tegasnya.

Selanjutnya, Agus Rahardjo menjelaskan Tahun 1999, Indonesia memang paling rendah di ASEAN. Pelan-pelan naik. "Prestasi naik kita nggak impresif betul, sangat pelan sekali. Corruption Perception Index Indonesia tren stabil terus meningkat. Namun saya nggak bangga betul dengan kenaikan yang sangat pelan ini," ujarnya.

Idealnya, harus ada komitmen yang kuat, agar bisa KPK lakukan menyentuh hal-hal yang bisa dilakukan. "Sebenarnya  banyak yang sudah kita lakukan, misalnya sosialisasi dan mendorong orang untuk melakukan,  namun tidak di-equip dengan sesuatu," tambahnya.

Nada yang sama disampaikan Bambang Widjojanto. Menurut Bambang, Komite Pencegahan Korupsi, jadi konsennya memang di pencegahan. "Kalau jangka menengah panjang kita akan bangun infras pencegahan korupsi. Contohnya, e-KTP, kenapa e-KTP bermasalah? Karena yang kita butuhkan bukan e-KTP, namun single identity number yang bisa integrasikan berbagai idnentitas yang ada di masyarakat," katanya.

Selanjutnya, kita punya KTP, SIM, paspor, kartu bayar telpon, bayar air, listrik. "Sebenarnya kalau itu diintegrasikan, kita bisa mengetahui berapa jumlah penghasilan dan berapa jumlah pengeluaran dan kalau itu tidak match kan tinggal dicek,", ujar Bambang widjojanto.

Sebagai contoh, kata Bambang, di DKI salah satu contohnya akan ada infras pencegahan berupa one map one data. Contoh di DKI ada sekitar 5000-7000 gedung di atas 5-10 tingkat. Di konteks revenue penerimaan barang, hampir sebagian besar gedung di Jakarta. "Saya duga di Padang juga, dia tak bayar pajak air tanah. Pada Gubernur-Gubernur sebelumnya, mereka cuma kasih pemasukan ke negara 100 miliar. Dalam 2-3 bulan ini digenjot kerjasama dengan KPK dan bisa naik 1500 persen, bukan 100 persen lagi, Bisa triliunan hasilnya, itu baru ngomong pajak air tanah. Kalau ada 13 mata pajak, berapa keuntungan revenue-nya," ujarnya.

Dalam artian KPK DKI akan sasar kelas atas atau juga ke kelurahan misalnya. "Konsentrasi kami ada 3, bagian pertama adalah revenue artinya penerimaan negara. Kedua adalah expenditure artinya pengeluaran, dan ketiga investasi," ujar Bambang. (Fardianto)

google+

linkedin