BIJAK ONLINE (LIMAPULUH KOTA)---Bupati Lima Puluh Kota H. Irfendi Arbi, mengatakan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan wahana perencanaan pembangunan  partisipatif masyarakat.

Oleh karena itu, perencanaan merupakan proses terpenting yang harus dilakukan untuk mempermudah tercapainya sebuah tujuan organisasi. Tanpa perencanaan matang, niscaya sulit meraih kesuksesan.

Hal tersebut dikatakan Bupati Limapuluh Kota H Irfendi Arbi ketika membuka secara resmi Musrenbang Kecamatan Payakumbuh, sekaligus pembukaan Musrenbang tingkat Kabupaten Limapuluh Kota di aula kantor Camat setempat, Senin (12/2).

Kemudian, kata Irfendi Arbi perencanaan yang baik merupakan salahsatu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan. Jika perencanaan yang dibuat buruk, itu sama artinya kita merencanakan kegagalan.

Irfendi berharap Musrenbang yang digelar dapat menghasilkan rumusan kegiatan dan strategi yang berorientasi pada keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat, serta untuk terwujudnya visi daerah. Dalam Musrenbang ini diharapkan adanya masukan kegiatan prioritas dari masyarakat, serta menjadi wadah merangkum aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

“Musrenbang ini jelas bertujuan untuk mendapatkan masukan kegiatan sebagai data prioritas disetiap wilayah, serta menjadi wadah dan saluran resmi dalam  merangkum aspirasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat,” papar Irfendi.

Ditambahkan Bupati, Musrenbang ini mulai dari musyarawah tingkat Desa/Nagari, yang di lanjutkan dengan tingkat kecamatan, kemudian ke tingkat kabupaten sebagai bahan RKPD Kabupaten.

“Perencanaan tersebut harus dibuka ke tengah masyarakat secara transparan dan sesuai dengan visi misi daerah. Selain itu, Musrenbang juga harus memiliki program prioritas sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, “kata Bupati Irfendi.

Sebelumnya Ketua DPRD Safaruddin Dt.  Bandaro Rajo dalam penyampaiannya menegaskan Musrenbang harus sejalan dengan program nasional, melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan.

“Musrenbang harus sejalan dengan program nasional dan daerah, melibatkan partisipasi masyarakat, harus ada skala prioritas,”  jelas Safaruddin. (ada)

google+

linkedin